Presiden Joko saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi karhutla/Net
Presiden Joko Widodo menegaskan kembali upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) harus terus dilakukan. Persiapan terhadap hal tersebut sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak kemarau.
Demikian disampaikan Kepala Negara yang akrab disapa Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi karhutla, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6).
"Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemik ini jangan lupa kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan," kata Jokowi mengawali pengantar rapat.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang. Dalam laporan tersebut, sebanyak 17 persen wilayah memasuki musim kemarau di bulan April, 38 persen di bulan Mei, dan 27 persen di bulan Juni.
"Untuk itu saya ingatkan kembali, yang pertama, mengenai manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Area-area yang rawan hotspot dan update informasi ini sangat penting. Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dasbor," kata Jokowi.
Sebelumnya, pada kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada 20 Februari 2020, Jokowi melihat sendiri bagaimana sistem dasbor mampu menggambarkan situasi karhutla di wilayah tersebut secara terperinci. Sistem tersebut menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu NOAA, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.
Dia berpendapat bahwa apabila sistem dasbor serupa itu juga diterapkan untuk memantau wilayah-wilayah rentan terjadinya karhutla, maka penanganan terhadap hal tersebut dirasa akan jauh lebih mudah dan efektif.
"Saya sudah melihatnya langsung dasbor itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah," sebut Jokowi.
Selain memanfaatkan teknologi, pengendalian karhutla juga dapat memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang telah ada hingga ke tingkat bawah wilayah seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dapat bergerak dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk segera memadamkan titik api yang terdeteksi dan belum membesar.
"Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Kemarin sudah saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan kapolres untuk cepat tanggap mengenai ini," kata Jokowi seperti dilansir dari laman Kemensetneg.
Di samping itu, Jokowi juga mengatakan bahwa sebagian besar terjadinya karhutla disebabkan karena ulah manusia baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan tersebut harus diterapkan secara tegas dan tanpa kompromi sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di Indonesia.
Adapun yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran di lahan gambut, Jokowi menginstruksikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Restorasi Gambut untuk siaga menjaga tinggi muka air pada lahan gambut untuk mencegah terjadinya kekeringan dan kebakaran lahan.
"Untuk mencegah kebakaran di lahan gambut saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Ini saya kira LHK, BRG, dan Kementerian PU terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah," tutupnya.
