Pemerintah Irak dan Milisi Shabak diduga telah melakukan kejahatan kemanusiaan pada para tahanan di penjara-penjara di Provinsi Nineveh.
Sebuah laporan Dokumentasi Kejahatan Perang yang dikeluarkan pada Rabu (17/6) lalu mengungkapkan fakta-fakta pelanggaran hak asasi telah terjadi secara sistematis.
Asosiasi Cendekiawan Muslim di Irak menekankan bahwa laporan itu memberikan informasi serius tentang penculikan dan penghilangan paksa para tahanan. Asosiasi pun meminta pihak terkait agar bertanggung jawab atas tindakan kejahatan tersebut.
"Tahanan di penjara pemerintah dan milisi di Irak telah menjadi sasaran kejahatan keji yang bertentangan dengan kodrat manusia. Atas kejahatan sistematis dan terus-menerus, membuktikan bahwa layanan keamanan ini telah menjadi beban rakyat!" ujar sekretariat umum asosiasi itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari
Anadolu, Jumat (19/6).
Kejahatan yang dilakukan terhadap tahanan termasuk penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan di bawah penyiksaan, membuang mayat di jalan-jalan kota atau melemparkan penculik dari tempat-tempat tinggi hidup-hidup.
Asosiasi itu menegaskan lagi bahwa di laporan itu juga disinggung soal praktik-praktik tidak adil yang dilakukan milisi Shabak terhadap penduduk Dataran Nineveh. Salah satu praktik yang paling menonjol adalah "tidak mengizinkan orang untuk melakukan bisnis mereka kecuali setelah membayar sejumlah besar uang serta memanipulasi akta kepemilikan dalam koordinasi dengan pejabat.â€
Milisi Shabak adalah elemen bersenjata dari Brigade ke-30 Popular Mobilization Forces (Pasukan Mobilisasi Populer) atauPMF. Milisi yang didominasi Syiah hadir di Dataran Nineveh di utara dan timur kota Mosul.
Sejauh ini belum ada komentar dari pemerintah Irak soal laporan tersebut.
