Berita

Ketua SNNU, Witjaksono/RMOL

Politik

Jokowi Warning Penyeleweng Dana Covid-19, SNNU: Harus Dibarengi Dengan Target Kerja Terukur

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 10:05 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Peringatan Presiden Joko Widodo agar para pemangku kepentingan tidak menyelewengkan dana penanganan virus corona baru (Covid-19) harus dibarengi dengan target yang jelas.

Demikian disampaikan Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU), Witjaksono saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (19/6).

Witjaksono mengapresiasi peringatan keras Jokowi yang tidak ingin ada penyelewengan dana penanganan Covid-19, termasuk pemulihan ekonomi nasional.


Ia meyakini, warning yang dua kali disampaikan oleh Kepala Negara akan menjadi catatan penting bagi pejabat untuk mengelola anggaran secara akuntabel. 

"Dalam masa pemulihan paska Covid-19, harus bekerja bersama secara simultan dan terencana, tentunya dibarengi dengan target kinerja yang terukur baik jangka pendek, menengah dan panjang," demikian kata Witjaksono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/6).

Lebih lanjut Witjaksono menyoroti besarnya anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menyentuh angka Rp 695,20 triliun, dari sebelumnya Rp 677,20 Triliun.

Pria yang juga Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N-PBNU) ini berpendapat, berbagai alokasi dana yang sudah dialokasikan pada berbagai bidang harus dikawal implementasinya. Termasuk penentuan indikator keberhasilannya.

Witjak menambahkan, penentuan indikator capaian target akan membantu pemerintah melakukan evaluasi secara periodik.

Dengan demikian, berbagai niatan baik pemerintah untuk bangkit dari krisis ekonomi akibat corona benar-benar tercapai dengan maksimal.

Ia menyontohkan dana bantuan bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang menyentuh angpa Rp 106,11 triliun harus disorot oleh seluruh pihak, baik aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan kepolisian, masyarakat harus terlibat aktif memantau.

Belum lagi anggaran kesehatan yang menyentuh Rp 87,55 triliun. Termasuk anggaran perlindungan sosial yang nilainya menyentuh Rp 203,90 triliun.

"Termasuk insentif usaha sebesar Rp 120,61 T, insentif pajak dan dana UMKM yang jumlahnya juga sangat besar. Dana Covid-19 ini jangan sampai habis banyak tapi tidak terukur efektivitasnya," demikian kata Inisiator Program Nasional Budidaya Padi, Jagung, Kedelai (Pajale) PBNU ini.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya