Ketua Umum FSP BUMN Bersatu/Net
Kalangan pekerja masih optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tidak seburuk yang dikhawatirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Syaratnya adalah program yang sudah dirancang pemerintah dijalankan secara maksimal dan menteri-menteri yang memiliki kewajiban menjalankan program itu tidak main politik dan memproduksi pernyataan-pernyataan ngaco.
Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dalam perbincangan dengan redaksi, Jumat pagi (19/6).
Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II mengalami penurunan hingga minus 3,1 persen karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara penuh pada periode tersebut di wilayah dengan perekonomian terbesar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Pertumbuhan ekonomi kuartal II yang disebutkan akan minus hanya sebatas prediksi. Belum tentu tepat,†ujar Arief Poyuono.
Dia menambahkan, di era pandemi Covid-19 setidaknya ada tujuh bantuan sosial yang disiapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk bantuan langsung tunai dan kartu prakerja.
Program ini akan berdampak untuk menjaga tingkat komsumsi masyarakat yang selama ini menopang pertumbuhan PDB hingga 50 persen.
“Memang dampak Covid-19 sejak Januari mengakibatkan ekonomi hanya tumbuh 2,97 persen. Angka ini merosot dari kuartal I tahun sebelumnya yang tembus 5,07 persen. Kondisi ini lebih banyak disebabkan kebijakan kebijakan lockdown di luar negeri sehingga investasi dan ekspor mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan akibat komsumsi masyarakat yang menurun. Karena di bulan Januari hingga Maret Indonesia belum memberlakukan kebijakan PSBB,†jelas Arief Poyuono.
Baru akhir kuartal 1 kebijakan PSBB dilakukan di sertai program penyelamatan ekonomi nasional dan jaring pengaman ekonomi sosial berupa bansos yang tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Dia menambahkan, penyaluran tujuh jenis bansos sampai hari ini masih belum optimal 100 persen. Bansos reguler seperti bantuan pangan non tunai (BPNT) atau kartu sembako baru disalurkan kepada 18,33 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Padahal, pemerintah mematok target sebanyak 20 juta KPM. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) juga baru disalurkan kepada 9,54 juta dengan nilai Rp 2,42 triliun, masih di bawah target 10 juta KPM.
Begitu juga dengan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 3,96 triliun. Per 16 Juni 2020 dana yan gdisalurkan kepada 6,59 juta kepala keluarga (KK) target baru sebesar 73,3 persen.
“Bila program bansos bisa mencapai 100 persen di akhir Juni ini maka pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini tidak akan tumbuh minus. Memang, proses penyaluran bansos bukanlah hal yang mudah. Salah satu kendala yang selalu hadir dalam penyaluran bansos adalah soal data. Ada masalah verifikasi data ini jadi sulit untuk mencapai 100 persen penyaluran bansosnya,†urainya lagi.
Arief Poyuono juga mengatakan, faktor yang bisa menahan pertumbuhan ekonomi tidak mengarah minus adalah dana talangan sebesar Rp 104,38 triliun untuk 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana talangan itu, sebagian besar dalam bentuk kompensasi, penyertaan modal negara (PMN) hingga bantuan investasi modal kerja.
“Nah berdasarkan data-data di atas maka Riset Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu masih optimis kalau pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini hanya akan berkisar di bawah 1,5 persen jika Kemensos, Kementerian Desa Tertinggal, serta kementerian dan institusi lain yang juga banyak membuat program bansos Covid-19 bisa bekerja secara optimal,†tambahnya.
Selain itu, Kementerian BUMN juga harus cepat memerintahkan ke 12 BUMN yang mendapat dana talangan untuk melakukan investasi dan belanja modal.
“Karena itu FSP BUMN Bersatu mengharapkan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju harus ikut bekerja keras untuk bisa menahan pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak ke arah minus. Karena jika tidak ancaman resesi ekonomi akan terjadi dan akan berdampak sulit ekonomi bertumbuh di kuartal III dan IV,†masih katanya.
Dia mengingatkan agar menteri-menteri tidak malah sibuk berpolitik dan membuat pernyataan yang ngaco dan berdampak pada keresahan masyarakat serta kontra produktif terhadap perekonomian nasional.
“Kasihan Presiden Joko Widodo dan Tim Ekonomi yang sudah berjibaku agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh di saat Covid-19,†demikian Arief Poyuono.
