Korea Utara: Dibanding Mengirim Utusan, Korea Selatan Harus Beri Tindakan Nyata

Korea Selatan harus memberikan tindakan yang lebih nyata jika ingin memperbaiki hubungan dengan Korea Utara. Alih-alih mengirim utusan dan memberikan proposal yang tidak rasional.

Berdasarkan pernyataan yang dirilis oleh Korea-Asia Pacific Exchange pada Rabu (17/6), selama dua tahun terakhir, Korea Selatan telah menggunakan Amerika Serikat (AS) untuk mengobarkan permainan perang. Misalnya dengan pembelian senjata mutakhir yang merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap perjanjian Utara-Selatan.

Selain itu, AS juga bahkan menggunakan hubungan antar-Korea untuk prasyarat "kerangka sanksi" dan kerja sama.

Pada saat yang sama, Korea Selatan, dalam pernyataan tersebut, telah mengalihkan tanggung jawab atas buruknya hubungan antar-Korea kepada Korea Utara.

Korea Selatan pun tidak memberikan permintaan maaf karena gagal mencegah penyebaran selebaran propaganda yang dilakukan oleh para pembelot, lanjut mereka.

Tindakan Korea Selatan tersebutlah yang membuat Korea Utara marah hingga akhirnya menghancurkan kantor penghubung yang terletak di Kaesong Industrial Park pada Selasa (16/6).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Korea Selatan menyarankan pengiriman utusan khusus. Namun, Wakil Direktur Departemen Pertama, Kim Yo Jong dengan tegas menolak tersebut.

Kim mengatakan, Korea Selatan harus memberikan kompensasi dengan tindakan yang lebih nyata dibanding membuat proposal yang tidak realistis seperti pengiriman utusan khusus.

Pada saat yang sama, Direktur Deparmen Bersatu dari Komite Sentral Partai Pekerja Korea (WPK) mengatakan bahwa tidak akan ada lagi pertukaran dan kerja sama dengan pihak berwenang Korea Selatan dan mereka tidak akan pernah duduk bersama.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Jurubicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KNA) mengumumkan, tentara akan memberikan dukungan menyeluruh untuk setiap jenis tindakan internal dan eksternal yang diambil oleh Partai dan pemerintah.

"Posisi kami adalah bahwa krisis saat ini antara utara dan selatan yang disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak bertanggung jawab pihak berwenang Korea Selatan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara apa pun," tegas pernyataan tersebut.

"Itu dapat berakhir hanya jika dibayar dengan benar untuk apa yang telah dilakukan (Korea Selatan)," tutup pernyataan tersebut.