Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern/Net
Selandia Baru mengerahkan militernya untuk mengawasi fasilitas karantina negara dan memperketat perbatasan. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan dua kasus impor Covid-19.
Berbicara pada konferensi pers di parlemen pada Rabu (17/6), Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan ia telah menunjuk Asisten Kepala Pertahanan, Commodore Digby Webb untuk mengawasi semua fasilitas karantina dan isolasi, termasuk mengelola proses keluar masuk orang di sana.
Ardern menjelaskan, Webb dapat mencari akses ke logistik militer, keahlian operasional, dan, jika perlu, personel, untuk menjalankan fasilitas karantina tersebut.
Ia juga menambahkan, audit akan dilakukan untuk memastikan semua proses yang ada diikuti dan setiap perubahan yang diperlukan dapat dilakukan untuk lebih memperkuat fasilitas perbatasan.
"Saya tidak bisa membiarkan keuntungan yang kita semua buat terbuang sia-sia oleh proses yang tidak diikuti," ucap Ardern seperti dikutip
Reuters.
Pada Selasa (16/6), Selandia Baru telah kehilangan statusnya sebagai 'negara bebas Covid-19' karena kecolongan memberi izin masuk pada dua wanita yang melakukan perjalanan dari Inggris.
Dua wanita tersebut diketahui tiba pada 7 Juni. Mereka mendapatkan izin untuk tidak melakukan karantina wajib dan tidak melakukan tes Covid-19 karena harus mengunjungi orangtua yang sekarat.
Namun, beberapa hari setelahnya, salah seorang dari mereka mengalami gejala Covid-19. Hingga akhirnya keduanya dinyatakan positif terinfeksi pada Senin (15/6).
Ardern mengatakan orang yang terinfeksi seharusnya tidak diizinkan pergi.
"Ini merupakan kegagalan sistem yang tidak dapat diterima. Kita membutuhkan bukan hanya satu tapi dua tes yang harus dilakukan di fasilitas tersebut dan tidak ada alasan," tegasnya.
