Berita

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern/Net

Dunia

Kecolongan Dengan Dua Kasus Covid-19, PM Jacinda Ardern Kerahkan Militer Untuk Awasi Karantina

RABU, 17 JUNI 2020 | 10:31 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Selandia Baru mengerahkan militernya untuk mengawasi fasilitas karantina negara dan memperketat perbatasan. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan dua kasus impor Covid-19.

Berbicara pada konferensi pers di parlemen pada Rabu (17/6), Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan ia telah menunjuk Asisten Kepala Pertahanan, Commodore Digby Webb untuk mengawasi semua fasilitas karantina dan isolasi, termasuk mengelola proses keluar masuk orang di sana.

Ardern menjelaskan, Webb dapat mencari akses ke logistik militer, keahlian operasional, dan, jika perlu, personel, untuk menjalankan fasilitas karantina tersebut.


Ia juga menambahkan, audit akan dilakukan untuk memastikan semua proses yang ada diikuti dan setiap perubahan yang diperlukan dapat dilakukan untuk lebih memperkuat fasilitas perbatasan.

"Saya tidak bisa membiarkan keuntungan yang kita semua buat terbuang sia-sia oleh proses yang tidak diikuti," ucap Ardern seperti dikutip Reuters.

Pada Selasa (16/6), Selandia Baru telah kehilangan statusnya sebagai 'negara bebas Covid-19' karena kecolongan memberi izin masuk pada dua wanita yang melakukan perjalanan dari Inggris.

Dua wanita tersebut diketahui tiba pada 7 Juni. Mereka mendapatkan izin untuk tidak melakukan karantina wajib dan tidak melakukan tes Covid-19 karena harus mengunjungi orangtua yang sekarat.

Namun, beberapa hari setelahnya, salah seorang dari mereka mengalami gejala Covid-19. Hingga akhirnya keduanya dinyatakan positif terinfeksi pada Senin (15/6).

Ardern mengatakan orang yang terinfeksi seharusnya tidak diizinkan pergi.

"Ini merupakan kegagalan sistem yang tidak dapat diterima. Kita membutuhkan bukan hanya satu tapi dua tes yang harus dilakukan di fasilitas tersebut dan tidak ada alasan," tegasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya