Kasus kematian George Floyd dan kerusuhan akibat kasus rasialisme di Amerika baru-baru ini telah membuat negara-negara Afrika mendesak Dewan HAM PBB untuk segera membuat debat tentang rasisme dan kebrutalan polisi.
Melalui surat yang ditulis atas nama 54 negara Afrika, duta besar Burkina Faso untuk PBB di Jenewa meminta badan hak asasi terkemuka PBB itu untuk menggelar debat mendesak perihal ‘pelanggaran hak asasi manusia dan kebrutalan polisi yang diilhami, terhadap warga keturunan Afrika dan kekerasan terhadap unjuk rasa damai yang menyerukan ketidakadilan dihentikan.’
Surat yang ditujukan kepada presiden dewan HAM, Elisabeth Tichy-Fisslberger dari Austria itu meminta agar debat ini diadakan pekan depan, ketika sidang ke-43 dewan ini dilanjutkan, setelah ditunda pada Maret akibat pandemik Covid-19.
Seruan itu muncul setelah keluarga Floyd, bersama dengan keluarga korban kekerasan polisi lainnya dan lebih dari 600 LSM pekan ini meminta Dewan HAM PBB untuk segera menangani rasisme sistemik dan kekebalan hukum polisi di AS.
Agar Dewan HAM PBB bisa mempertimbangkan permintaan semacam itu, maka lembaga ini perlu mendapat dukungan dari paling sedikit satu negara.
Mengingat permintaan sekarang muncul dari sekelompok besar negara, maka kemungkinan besar penanganan itu bisa terjadi, kata juru bicara dewan kepada media.
Surat yang ditulis pada Jumat (12/6)itu merujuk pada kasus George Floyd yang meninggal dunia pada 25 Mei lalu di Mineapolis, setelah seorang petugas polisi kulit putih menekan lututnya ke leher Floyd selama hampir sembilan menit.
Kematiannya yang diabadikan video dan telah memicu unjuk rasa besar-besaran di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia.
"Sayangnya ini bukan satu-satunya insiden, karena sebelum kasus ini terjadi banyak orang-orang keturunan Afrika tak bersenjata menderita nasib yang sama akibat kebrutalan polisi yang tak terkendali," kata surat itu seperti dikutip dari
AFP, Sabtu (13/6).
"Sayang, nasib banyak korban lainnya tidak menarik perhatian karena mereka tidak terabadikan media sosial sehingga semua orang bisa menyaksikan," tulis Duta Besar Dieudonne Desire Sougouri atas nama Kelompok Afrika pada Dewan HAM PBB.
Selain menyerukan debat tentang rasisme di seluruh dunia, surat itu juga secara khusus menyoroti kesenjangan di AS.
"Protes yang berlangsung di dunia adalah penolakan terhadap kesenjangan rasial dan diskriminasi mendasar yang menjadi ciri kehidupan di Amerika Serikat kepada warga kulit hitam dan warga kulit berwarna lainnya," demikian tertulis dalam suara itu.
Presiden Dewan HAM PBB, Tichy-Fisslberger, Senin pekan depan akan mengumumkan hari yang diusulkan untuk debat mendesak tersebut, dan jika tidak ada keberatan maka debat itu akan berlanjut.
Tanpa debat khusus pun, sejumlah negara diperkirakan akan membahas pembunuhan Floyd dan kekhawatiran tentang kekerasan polisi serta rasisme di Amerika Serikat pada berlanjutnya sidang Dewan HAM ke-43 mendatang.
Tetapi karena batas waktu untuk mengajukan resolusi baru selama sesi ini sudah berakhir Maret lalu, maka resolusi-resolusi itu hanya akan dapat menyerukan tindakan nyata dalam batas-batas perdebatan yang luar biasa ini.
John Fisher, kepala kantor Human Rights Watch di Jenewa, pada Jumat (12/6) menyuarakan harapan sebelum surat Kelompok Afrika itu keluar, bahwa Dewan HAM akan memerintahkan sejumlah bentuk pengawasan situasi yang terjadi di AS.
“Ada masalah mendasar dari rasisme sistemik yang perlu ditangani dan memang harus ditangani secara bermakna,†ungkapnya.
