Berita

PPP-PKB-PAN/Net

Publika

Partai Keumatan Jangan Lemah

JUMAT, 12 JUNI 2020 | 18:25 WIB

RUU HIP menjadi perhatian serius umat Islam. Ini disebabkan kekhawatiran tinggi atas kemungkinan RUU ini menjadi sarana untuk menyimpangkan makna ideologi Pancasila. Arah tafsir Nasakom yang bisa terulang.

Komunisme tentu ingin mendapat pengakuan hukum melalui perjuangan halus dan bertahap. Dari jalanan hingga ruang Dewan.

Tiga partai keumatan PPP, PKB, dan PAN memiliki kedudukan strategis dalam sambungan hati dengan umat di akar rumput.


Ketika kampanye pun bahasa keumatan menjadi jembatan untuk memperbesar daya dukung. Umat pun merasa nyaman dan bahagia mendukung walau tahu belum tentu menjadi pemenang.

Ada nilai ibadah yang diyakini. Tentu berdoa pula agar Allah menolong perjuangan partai politik umat.

Kini umat Islam sedang prihatin bahkan merasa sedih dan menderita. Terasa agama sedang diombang-ambingkan oleh mereka yang tak suka pada pijakan agama. Mereka itu berada di pemerintahan dan ruang Parlemen.

Stigma ketakutan pada agama dan syari'atnya terus dibangun dan dipropagandakan. Semangat juang dilemahkan dengan bahasa toleransi, tidak diskriminasi, moderasi, ataupun hak asasi.

Semua diterima dengan sabar walau memahami bahwa umat sedang terzalimi.

Kini terasa PKI bangkit, komunisme dihidupkan, sejarah diputarbalikkan, dan agama dinisbikan. PKI dan kader-kader komunis adalah musuh-musuh agama.

Kegigihan dalam menyusup patut diacungkan jempol. Menyelundupkan pasal-pasal aturan adalah kemahiran. Menyelundupkan senjata juga biasa.

Tujuannya merongrong ideologi negara dengan bahasa membela. Artinya tipu-tipu politik yang dianggap sebagai hukum perjuangan. Yang penting kekuasaan dapat direbut nantinya.

RUU HIP jika ditelaah seksama sarat nuansa "kiri". Bahkan agak vulgar. Anehnya bisa lolos dengan mudah dan didukung banyak fraksi.

Sedih dan mengurut dada ternyata diantara yang meloloskannya itu partai partai keumatan. Ada PPP, PKB, dan ada pula PAN. Partai ukhuwwah, partai da'wah, partai yang konon berjihad fi sabilillah.

Umat yang sudah merasa lemah bertambah dilemahkan oleh kekuatan politik yang gemar berslogan berjuang untuk ummah. Praktiknya lemah berhadapan dengan pemerintah.

RUU HIP adalah racun sekularisme, virus komunisme, dan degradasi nilai-nilai keagamaan. Melemahkan ideologi Pancasila hasil kesepakatan yang dipertahankan dengan simbahan darah.

RUU HIP adalah tafsir tunggal untuk menghalau ideologi dengan bahasa "haluan" ideologi. Penuh dengan bingkai kamuflase. RUU yang telah diketuk untuk masuk tahap berikut menuju penetapan UU.

Umat mengadakan penolakan dan perlawanan. Sementara itu partai-partai keumatan dipertanyakan. Kemana? Masih adakah?

Belum terlambat untuk bangkit dan berjuang kembali dengan gagah. PPP, PKB, dan PAN harus melihat sebagaimana umat merasakan bahwa RUU HIP adalah ancaman bagi umat Islam. Karenanya bela umat ini dengan menghentikan langkah RUU ini.

Ideologi bukan tidak penting, tetapi jika disalahtafsirkan, disalahnarasikan, atau disalahgunakan, maka ideologi adalah alat koersi bukan sarana untuk membangun integrasi.

Aspirasi umat adalah menolak RUU HIP. Isinya berbau Orde Lama dan komunisme. Ketiga partai PPP, PKB, dan PAN diharapkan menjadi penyambung lidah umat. Berjuang keras dengan berani bagai singa yang berdaya guna.

Jangan seperti bebek yang mudah digiring kesana dan kesana. Rumah kita di sini, di hati-hati rakyat dan umat.

Tampilah dengan langkah dan semangat yang membanggakan. Jangan jual agama dengan harga murah. Allah nanti akan marah. Kemuliaan dan kehinaan itu ada di tangan Allah. Demikian juga dengan pertolongan dan rezeki-Nya. Buat apa mulia di dunia, tetapi hina dan derita di akhirat.

Selamat berjuang. RUU HIP adalah batu ujian. Anda singa atau bebek.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan keagamaan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya