Anggota DPD RI, Fahira Idris, meminta pemerintah membentuk tim investagasi independen terkait lonjakan tagihan listrik/Istimewa
Keluhan dan protes dari masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik PLN yang gila-gilaan harus segera ditemukan solusinya.
Walaupun PLN telah menjelaskan alasan naiknya tagihan selama masa PSBB dan work from home (WFH) karena konsumsi listrik yang bertambah, tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap lonjakan kenaikan tagihan listrik ini tidak wajar.
Untuk itu, anggota Komite II DPD RI yang membidangi persoalan energi, Fahira Idris, mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen agar lebih objektif dalam menginvestigasi persoalan lonjakan tagihan listrik selama masa pandemik ini.
Pembentukan tim investigasi independen bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi bertujuan untuk menemukan akar persoalan atau duduk perkara kenapa terjadi lonjakan tagihan listrik yang dianggap banyak pelanggan tidak wajar.
“Kenapa tim investigasinya harus independen? Tentunya agar lebih objektif dan transparan menilai persoalan ini. Libatkan para pakar, kampus, akademisi, dan tokoh masyarakat. Persoalan ini harus segera dituntaskan karena dampaknya besar bagi masyarakat. Terlebih di masa pandemik ini di mana beban ekonomi masyarakat semakin berat,†ucap Fahira Idris di Jakarta, Kamis (11/6).
Menurut Fahira, walau PLN sudah menjelaskan kepada publik alasan terjadi lonjakan tagihan, tetapi tetap saja publik belum sepenuhnya puas. Alasan yang dibeberkan PLN antara lain karena peningkatan konsumsi selama PSBB dan WFH, lalu disebabkan pencatatan rata-rata tagihan menggunakan rekening 3 bulan terakhir.
Bahkan skema cicilan yang disiapkan PLN untuk pembayaran kenaikan listrik bagi pelanggan yang jumlah tagihannya membengkak pada Juni ini, belum sepenuhnya mendapat respons positif dari pelanggan. Oleh karena itu, kehadiran tim investigasi independen penting agar persoalan ini bisa segera diselesaikan.
“Saya yakin, apa pun temuan tim investigasi independen ini akan diterima semua pihak terutama masyarakat atau pelanggan maupun PLN. Tujuan kita adalah menyelesaikan persoalan bukan mencari-cari kesalahan," kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.
"Temuan dan rekomendasi tim investigasi independen yang terdiri dari para pakar dan perwakilan masyarakat ini akan sangat berguna untuk penyempurnaan sistem kelistrikan ke depan. Sehingga persoalan seperti ini tidak terjadi lagi,†demikian Fahira Idris.
