Berita

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan/Net

Dunia

Menlu Arab: Rencana Aneksasi Israel Tantangan Terang-terangan Terhadap Norma-norma Internasional

KAMIS, 11 JUNI 2020 | 11:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat mendapat kecaman dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat sebagai ekskalasi yang berbahaya dan akan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina.

Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan hal tersebut dalam gelaran Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) pada hari Rabu (10/6) bersama para menteri luar negeri yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pertemuan tersebut digelar untuk membahas situasi terkini tentang rencana Israel yang akan menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat.


Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel bermaksud untuk memperpanjang kedaulatannya atas permukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina yang telah diduduki oleh Israel sejak 1967.

“Rencana itu adalah eskalasi berbahaya yang mengancam peluang untuk melanjutkan kembali proses perdamaian untuk mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan ini,” kata Pangeran Faisal seperti dikutip dari Arab News, Rabu (10/6).

Dia menambahkan bahwa Kerajaan mengutuk dan menolak rencana Netanyahu dan mereka tetap pada komitmen perdamaian sebagai opsi strategis.

“Kami menyerukan konflik Arab-Israel untuk diselesaikan sesuai dengan resolusi internasional yang relevan, hukum internasional, dan Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002," kata Faisal.

Dia menambahkan bahwa rencana aneksasi Israel adalah tantangan terang-terangan terhadap norma-norma internasional, hukum, perjanjian, konvensi dan resolusi, serta tidak mempertimbangkan hak-hak rakyat Palestina.

OKI mengatakan dalam sebuah pernyataan, ancaman aneksasi sama saja dengan deklarasi resmi oleh Israel tentang pencabutan semua perjanjian yang sudah ditandatangani dan peningkatan serius atas kebijakan dan tindakan kolonialnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Sisingamangaraja XII dan Cut Nya Dien Menangis Akibat Kerakusan dan Korupsi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:13

Firman Tendry: Bongkar Rahasia OTT KPK di Pemkab Bekasi!

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:40

Aklamasi, Nasarudin Nakhoda Baru KAUMY

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:23

Bayang-bayang Resesi Global Menghantui Tahun 2026

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:05

Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:00

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:44

Nasarudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketum KAUMY Periode 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:15

Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 21:40

Proyeksi 2026: Rupiah Tertekan, Konsumsi Masyarakat Melemah

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:45

Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Akhir Tahun Menguat, DPK Meningkat

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:28

Selengkapnya