Berita

Wagub DKI Ahmad Riza patria/RMOL

Nusantara

Jakarta Enggan Terapkan New Normal, Ariza: Negara Maju Saja Bisa Gelombang Dua, Apa Lagi Kita?

RABU, 10 JUNI 2020 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menerapkan fase new normal (kenormalan baru) dan memilih memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, banyak negara maju di dunia yang masyarakatnya sudah disiplin ternyata mengalami gejolak baru setelah new normal. Sehingga ledakan kasus gelombang dua pun tidak dapat dibendung.  

"Banyak negara yang sudah maju seperti Korea Selatan saja, masyarakatnya yang sudah disiplin, cerdas, di Finlandia, Perancis, dan sebagainya ketika memasuki masa new normal, maka terjadi second wave, ada gelombang kedua," kata Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta Kebon Sirih Jakarta Pusat Rabu (10/6).


Berdasarkan pertimbangan tersebut, pria yang karib disapa Ariza itu mengatakan, Pemprov DKI memutuskan tidak mau buru-buru menerapkan New Normal

"Satu negara maju saja bisa mengalami gelombang kedua, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Secara sederhana kita bisa memastikan sangat berat memasuki masa transisi ini atau masa kenormalan, untuk itu berbagai kebijakan kami buat," jelasnya.

Kendati demikian, selama PSBB masa transisi diberlakukan, sejumlah aktivitas di DKI Jakarta mulai kembali beroperasi secara bertahap dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya