Menteri Luar Negeri Retno Marsudi/Net
Pemerintah Indonesia, seperti yang berulang kali disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengecam rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Teuku Faizasyah mengatakan, rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional.
"Rencana tersebut juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan serta semakin menjauhkan penyelesaikan konflik berdasarkan solusi dua negara," sambungnya dalam briefing media mingguan pada Rabu (10/6).
Terkait dengan respons Indonesia, Direktur Timur Tengah Kemlu, Achmad Rizal Purnama mengungkapkan, isu Palestina menjadi isu prioritas dalam agenda politik luar negeri RI.
Retno bahkan sudah menulis surat kepada lebih dari 30 negara yang merupakan
key countries atau negara kunci untuk membberikan perhatian yang cukup terkait isu Palestina.
"Di sisi lain, Ibu Menlu juga mengajak negara-negara tersebut bersama-sama mencegah agar (rencana aneksasi) tidak terjadi," papar Rizal dalam kesempatan yang sama.
"Dan apabila rencana ini betul terus dilaksanakan, bagaimana dunia meresponsnya sehingga mimpi bangsa Palestina untuk tetap mendapatkan hak-haknya akan terealisasi," tambahnya.
Hasilnya, Rizal mengatakan, sudah ada 5 hingga 6 negara yang memberikan respons, baik melalui surat maupun telepon.
Mereka, dikatakan Rizal, mengakui kepemimpinan Indonesia terkait isu Palestina dan berjanji untuk mencegah rencana aneksasi Tepi Barat terjadi.
Selain itu, Rizal juga menyebut, Retno akan membahas isu Palestina dalam OIC Extrardinary Miniterial Meeting pada sore nanti.
