Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un saat mengunjungi lahar pertanian di wilayah setempat pada 2019/Net
Dewan Keamanan PBB diminta menimbang kembali sanksi yang diberikan kepada Korea Utara agar negara-negara anggota PBB bisa mengirimkan bantuan makanan ke Korea Utara.
Pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB/ UN), Tomas Ojea Quintana, menyampaikan kekhawatirannya akan kondisi Korea Utara saat ini yang diduga mengalami kekurangan pangan dan mal nutrisi.
Kondisi tersebut diperburuk dengan hampir lima bulan penutupan perbatasan antara Korea Utara dengan China dan langkah-langkah karantina ketat untuk melawan wabah Covid-19.
"Makin banyak jumlah keluarga yang hanya bisa makan dua kali sehari atau hanya bisa memakan jagung. Beberapa bahkan kelaparan," ujar Quintana, seperti dikutip dari
Reuters, Selasa (9/6).
Problem di Korea Utara tidak hanya kelaparan massal Quintana mengatakan, akses ke hunian dan obat-obatan juga terkendala. Tidak sedikit warga yang menjadi tuna-wisma atau tidak mampu membeli obat-obatan karena harganya yang meroket selama pandemi virus corona.
Pandemik Covid-19 membawa "kesulitan ekonomi yang drastis" ke Korea Utara, kata Ojea Quintana, yang mencatat penurunan 90 persen dalam perdagangan dengan China pada Maret dan April, yang menyebabkan hilangnya pendapatan.
Juru bicara Program Pangan Sedunia dari PBB (WFP), Elisabeth Byrs, membenarkan pernyataan Quintana yang memang ditugaskan untuk memantau situasi di Korea Utara. Byrs berkata, situasi di Korea Utara tergolong suram dengan 10 juta penduduknya (40 persen dari populasi total) membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.
Korea Utara, yang pernah menderita kelaparan pada pertengahan 1990-an dan diyakini telah membunuh sebanyak 3 juta orang, adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak melaporkan kasus penyakit Covid-19 kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
