Berita

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo/Repro

Kesehatan

228 Daerah Masuk Zona Hijau Dan Kuning, Doni Monardo: Penerapan New Normal Diserahkan Sepenuhnya Ke Kepala Daerah

SENIN, 08 JUNI 2020 | 17:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 bisa diterapkan di 228 kabupaten/kota yang masuk kategori zona hijau dan kuning.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, ratusan kepala daerah yang memimpin di dua kategori zonasi itu diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menentukan penerapan New Normal.

"Pembukaan daerah menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 tergantung kepada kesiapan daerah dan dukungan masyarakat, serta diserahkan sepenuhnya kepada bupati dan walikota," ujar Doni Monardo dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (8/6).


Di sisi lain, Doni menyebutkan daerah dengan zonasi hijau justru menurun. Dari awalnya 102 kabupaten/kota, menjadi 92 kabupaten/kota. Sementara daerah yang masuk kategori zona kuning ada sebanyak 136 kabupaten/kota.

Terhadap daerah-daerah tersebut, Doni Monardo mengingatkan agar bupati dan walikotanya, selaku ketua gugus tugas kabupaten/kota, untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menetapkan penerapan New Normal.

"Bermusyawarah dalam setiap proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya tokoh masyarakat, juga pakar di bidang ekonomi kerakyatan, serta dunia usaha. Dan tentunya DPRD melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas," pinta Kepala BNPB ini.

Selain itu para bupati dan atau walikota juga diminta Doni Monardo untuk melakukan sejumlah hal sebelum menerapkan New Normal. Di antaranya, melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan gubernur, sebagai kepala daerah provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

Kemudian, proses pelaksanaan keputusan ini harus melalui tahapan prakondisi. Yaitu melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan simulasi penerapan New Normal sesuai dengan kondisi dan karakteristik di masing-masing daerah.

Kabupaten kota yang berada di zona hijau dan kuning ini, lanjut Doni Monardo, juga harus menyiapkan manajemen krisis. Termasuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan tetap melaksanakan testing yang masif, tracing yang agresif, dan isolasi yang ketat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Doni Monardo menegaskan, jika dalam perkembangannya ditemukan peningkatan kasus di daerah-daerah tersebut, maka tim gugus tugas kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali penerapan New Normal yang telah berlangsung.

"Setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi dan gugus tugas pusat. Tahapan-tahapan tersebut tentunya harus bisa dipahami dan dimengerti, dan dipatuhi oleh masyarakat. Karena keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif," jelas Doni Monardo.

"Sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai karena kelalaian kita, kerja keras yang sudah kita lakukan hampir 3 bulan ini menjadi sia-sia," pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya