Berita

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo/Repro

Kesehatan

228 Daerah Masuk Zona Hijau Dan Kuning, Doni Monardo: Penerapan New Normal Diserahkan Sepenuhnya Ke Kepala Daerah

SENIN, 08 JUNI 2020 | 17:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 bisa diterapkan di 228 kabupaten/kota yang masuk kategori zona hijau dan kuning.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, ratusan kepala daerah yang memimpin di dua kategori zonasi itu diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menentukan penerapan New Normal.

"Pembukaan daerah menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 tergantung kepada kesiapan daerah dan dukungan masyarakat, serta diserahkan sepenuhnya kepada bupati dan walikota," ujar Doni Monardo dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (8/6).


Di sisi lain, Doni menyebutkan daerah dengan zonasi hijau justru menurun. Dari awalnya 102 kabupaten/kota, menjadi 92 kabupaten/kota. Sementara daerah yang masuk kategori zona kuning ada sebanyak 136 kabupaten/kota.

Terhadap daerah-daerah tersebut, Doni Monardo mengingatkan agar bupati dan walikotanya, selaku ketua gugus tugas kabupaten/kota, untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menetapkan penerapan New Normal.

"Bermusyawarah dalam setiap proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya tokoh masyarakat, juga pakar di bidang ekonomi kerakyatan, serta dunia usaha. Dan tentunya DPRD melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas," pinta Kepala BNPB ini.

Selain itu para bupati dan atau walikota juga diminta Doni Monardo untuk melakukan sejumlah hal sebelum menerapkan New Normal. Di antaranya, melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan gubernur, sebagai kepala daerah provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

Kemudian, proses pelaksanaan keputusan ini harus melalui tahapan prakondisi. Yaitu melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan simulasi penerapan New Normal sesuai dengan kondisi dan karakteristik di masing-masing daerah.

Kabupaten kota yang berada di zona hijau dan kuning ini, lanjut Doni Monardo, juga harus menyiapkan manajemen krisis. Termasuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan tetap melaksanakan testing yang masif, tracing yang agresif, dan isolasi yang ketat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Doni Monardo menegaskan, jika dalam perkembangannya ditemukan peningkatan kasus di daerah-daerah tersebut, maka tim gugus tugas kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali penerapan New Normal yang telah berlangsung.

"Setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi dan gugus tugas pusat. Tahapan-tahapan tersebut tentunya harus bisa dipahami dan dimengerti, dan dipatuhi oleh masyarakat. Karena keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif," jelas Doni Monardo.

"Sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai karena kelalaian kita, kerja keras yang sudah kita lakukan hampir 3 bulan ini menjadi sia-sia," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya