Berita

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo/Repro

Kesehatan

228 Daerah Masuk Zona Hijau Dan Kuning, Doni Monardo: Penerapan New Normal Diserahkan Sepenuhnya Ke Kepala Daerah

SENIN, 08 JUNI 2020 | 17:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 bisa diterapkan di 228 kabupaten/kota yang masuk kategori zona hijau dan kuning.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, ratusan kepala daerah yang memimpin di dua kategori zonasi itu diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menentukan penerapan New Normal.

"Pembukaan daerah menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 tergantung kepada kesiapan daerah dan dukungan masyarakat, serta diserahkan sepenuhnya kepada bupati dan walikota," ujar Doni Monardo dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (8/6).


Di sisi lain, Doni menyebutkan daerah dengan zonasi hijau justru menurun. Dari awalnya 102 kabupaten/kota, menjadi 92 kabupaten/kota. Sementara daerah yang masuk kategori zona kuning ada sebanyak 136 kabupaten/kota.

Terhadap daerah-daerah tersebut, Doni Monardo mengingatkan agar bupati dan walikotanya, selaku ketua gugus tugas kabupaten/kota, untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menetapkan penerapan New Normal.

"Bermusyawarah dalam setiap proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya tokoh masyarakat, juga pakar di bidang ekonomi kerakyatan, serta dunia usaha. Dan tentunya DPRD melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas," pinta Kepala BNPB ini.

Selain itu para bupati dan atau walikota juga diminta Doni Monardo untuk melakukan sejumlah hal sebelum menerapkan New Normal. Di antaranya, melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan gubernur, sebagai kepala daerah provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

Kemudian, proses pelaksanaan keputusan ini harus melalui tahapan prakondisi. Yaitu melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan simulasi penerapan New Normal sesuai dengan kondisi dan karakteristik di masing-masing daerah.

Kabupaten kota yang berada di zona hijau dan kuning ini, lanjut Doni Monardo, juga harus menyiapkan manajemen krisis. Termasuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan tetap melaksanakan testing yang masif, tracing yang agresif, dan isolasi yang ketat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Doni Monardo menegaskan, jika dalam perkembangannya ditemukan peningkatan kasus di daerah-daerah tersebut, maka tim gugus tugas kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali penerapan New Normal yang telah berlangsung.

"Setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi dan gugus tugas pusat. Tahapan-tahapan tersebut tentunya harus bisa dipahami dan dimengerti, dan dipatuhi oleh masyarakat. Karena keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif," jelas Doni Monardo.

"Sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai karena kelalaian kita, kerja keras yang sudah kita lakukan hampir 3 bulan ini menjadi sia-sia," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya