Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net

Bisnis

Arief Poyuono Apresiasi Pembayaran Utang Pemerintah Pada BUMN

MINGGU, 07 JUNI 2020 | 12:06 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pembayaran utang kepada BUMN sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemik virus corona atau Covid-19 sebesar Rp 108,48 triliun dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mengerakkan roda ekonomi masyarakat

PEmbayaran utang tersebut dialokasikan pemerintah kepada BUMN karya sebesar Rp 12,16 triliun, PT KAI sebesar Rp 300 miliar, PT PLN sebesar  Rp 48,46 triliun, PT Kimia Farma sebesar Rp 1 triliun, Perum Bulog sebesar Rp 56 miliar, PT Pertamina sebesar Rp 40 triliun, dan dan Pupuk Indonesia sebesar Rp 6 triliun.

“Semua BUMN ini sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Seperti Pupuk Indonesia yang selama ini sangat berperan menjaga ketersedian pupuk bagi petani. Dengan demikian sangat matching dengan program peningkatan pangan di masa pandemi Covid-19 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dalam perbincangan dengan redaksi.


Dia mengatakan, hampir empat tahun utang pemerintah kepada BUMN tidak dibayar. Pembayaran utang kepada BUMN kali ini tidak lepas dari peran besar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengerti benar tentang program pemulihan ekonomi di saat Covid-19 yang di canangkan Presiden Jokowi. Program itu, sambungnya dapat mendongkrak pendapatan masyarakat.

“Dana sebesar Rp 108,48 triliun akan dapat meningkatkan permintaan domestik dari sisi komsumsi dan investasi yang dilakukan oleh BUMN sehingga bisa menghindarkan prediksi Bank Dunia bahwa pertumbuha ekonomi nasional pada tahun ini akan nol persen dan mengarah ke minus persen,” sambungnya.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini juga mengapresiasi perhatian pemerintah pada sektor properti yang mengalami pelemahan permintaan akibat terdampak Covid-19.

Pemerintah telah menunjuk PT BRI untuk menyukseskan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui pembentukan Bank Kustodian.

Tapera disebutkan sebagai program pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyelenggaraan tabungan perumahan.

Program ini bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta

Sehingga pertumbuhan sektor properti tetap bisa tumbuh dan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan permintaan bahan baku bangunan.

Dia juga menggarisbawahi, program-program BUMN yang dikoordinasikan Menko Perekonomian sudah memberikan signal positif di pasar keuangan dan pasar modal dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini ditandai dengan kurs rupiah yang menguat dan Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) yang bergerak ke angka 5.000an.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya