Berita

Anggota komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya/Net

Politik

Rakyat Kesulitan Hadapi Corona, A.S. Sukawijaya: Wajar Mahasiswa Minta Relaksasi UKT

SABTU, 06 JUNI 2020 | 14:31 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menanggapi aksi mahasiswa, anggota komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya, menilai permintaan mahasiswa terkait relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah wajar.

Menurutnya, permintaan mahasiswa untuk bertemu Menteri Nadiem Makarim untuk mendiskusikan relaksasi UKT sangat logis.

"Wajar jika mahasiswa minta keringanan biaya UKT. Mestinya pemerintah melek terhadap kesulitan rakyat termasuk biaya pendidikan dan seharusnya tidak perlu menunggu mahasiswa bergerak seperti ini," kata Yoyok Sukawi, Sabtu (6/6) seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJateng.


Yoyok menilai, seharusnya pemerintah juga melihat kondisi masyarakat yang saat ini sebagian besar pekerjaannya terdampak karena pandemik virus corona baru (Covid-19).

Maka dari itu, relaksasi pembayaran biaya UKT bagi mahasiswa baik perguruan tinggi negeri maupun swasta perlu dilakukan di kondisi seperti sekarang ini.

"Setidaknya pemerintah harus punya sense of belonging di tengah pandemik seperti ini dengan meringankan biaya-biaya pendidikan, salah satunya ya UKT ini,” tegas dia.

Yoyok menerangkan, beberapa waktu kemarin, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dihadang oleh Aliansi Mahasiswa Purwakarta Bersatu (AMPB).

Mereka meminta adanya dialog antara mahasiswa dan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang relaksasi UKT.

"Selain itu, para mahasiswa juga sempat bersuara di twitter dengan maraknya hastag #MendikbudDicariMahasiswa yang isinya tentang aspirasi relaksasi UKT di tengah pandemi Covid-19," tutup Yoyok.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya