Berita

Unjuk rasa besar-besaran di Lapangan Tiananmen, Beijing pada 1989/Net

Dunia

Di Tengah Protes Anti-Rasisme, AS: China Harus Bertanggung Jawab Atas Tragedi Tiananmen 1989

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 10:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Di tengah protes yang melanda seluruh Amerika Serikat (AS), Gedung Putih ikut angkat bicara mengenai peristiwa berdarah terhadap para demonstran di Lapangan Tiananmen, Beijing, 1989.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (4/6), bertepatan peringatan ke-31 Peristiwa Tiananmen, Gedung Putih mendesak China untuk bertanggung jawab atas korban insiden tersebut.

"Pembantaian warga sipil yang tidak bersenjata oleh Partai Komunis China adalah sebuah tragedi yang tidak akan dilupakan," bunyi keterangan tersebut atas nama Sekretaris Pers Presiden Donald Trump, Kayleigh McEnany.


"Amerika Serikat menyerukan China untuk menghormati ingatan orang-orang yang kehilangan nyawa mereka dan untuk memberikan perhitungan penuh atas mereka yang terbunuh, ditahan, atau hilang terkait dengan peristiwa-peristiwa seputar pembantaian Lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989," sambung keterangan tersebut.

CNA melaporkan, pemerintah China memang tidak pernah memberikan jumlah korban jiwa maupun hilang dari tragedi berdarah tersebut. Namun beberapa pihak meyakini, ada ratusan hingga ribuan orang yang meninggal pada saat itu.

China bahkan tampak melupakan peristiwa Tiananmen. Informasi mengenai peristiwa tersebut diblokir di berbagai media. Diskusi terbuka mengenai peristiwa tersebut dilarang.

Bahkan pada Kamis, banyak polisi yang berjaga di Lapangan Tiananmen agar tidak ada peringatan kejadian tersebut.

Di Hong Kong, pemerintah juga melarang diadakannya peringatan massal untuk pertama kalinya dengan alasan Covid-19.

AS sendiri setiap tahunnya memang mengeluarkan pernyataan serupa, menuntut China bertanggungjawab atas penumpasan darah Tiananmen.

Namun tahun ini, AS juga dibayangi oleh protes anti-rasisme yang tengah terjadi di seluruh negeri. Mengenai tanggapan Trump yang keras untuk mengerahkan militer.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya