Berita

Tes masiv untuk Covid-19/Net

Nusantara

Menuju Normal Baru, Tes Masif Ditingkatkan Dari 10.000 Spesimen Per Hari Menjadi 20.000

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 06:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bagaimana Indonesia menghadapi masa transisi untuk Normal Baru? Salah satunya adalah dilakukannya tes masif Covid-19. Tes ini sangat dibutuhkan untuk melihat gambaran kasus virus corona di suatu wilayah.

Setelah tes dilakukan, maka tim tugas akan melakukan tracing atau pelacakan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tes masif Covid-19 ditingkatkan lagi.


Sebelumnya, pemerintah telah melakukan 10.000 tes. Kini, angka itu harus ditingkatkan lagi menjadi dua kali lipatnya.

"Tes masif tentu saja akan membuat gambaran lebih akurat dan utuh. Sekarang 10.000 tes sudah dilampaui, 10.000 spesimen perhari. Presiden minta ditingkatkan menjadi 20.000. Kemudian diikuti tracing (pelacakan) yang lebih progresif, Itu penting," kata Donny, dalam acara diskusi online yang diselenggarakan Indonesian Public Institute (IPI), Kamis (4/6).

Dengan hasil tes itu, data terdeteksi orang-orang yang berpotensi tertular dari pasien positif Covid-19. Ini akan memudahkan penanganan.

"Nanti dalam situasi normal baru pun kita harus punya gambaran yang akurat. Jangan yang keliru, karena kalau keliru, kita anggap situasi baik-baik saja, ternyata kita belum sampai pada puncak pandemik," jelas Donny.

Pemerintah tengah mematangkan lagi kesiapannya agar beberapa wilayah bisa segera menuju masa transisi, masa di mana selesainya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar menuju masa normal baru.

Kesiapan itu antara lain mengecek ketersediaan alat ukur, hand sanitizer, dan petugas yang disiagakan.

"Alat ukur suhu ada atau tidak. Hand sanitizer ada atau tidak. Petugas siap atau tidak. Hal-hal semacam ini perlu disiapkan. Sekali lagi, normal baru tidak boleh membuat kita lengah. Merasa semua baik-baik saja," tegas Donny.

Pemerintah merencanakan kembali membuka kegiatan ibadah di masjid, membuka toko-toko, serta mengaktifkan lagi beberapa layanan publik dan perkantoran secara bertahap. Tentunya semua itu membutuhkan kesiapan dari semua pihak dan mengikuti aturan protocol kesehatan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya