Ilustrasi Mahkamah Agung Spanyol/Net
Mahkamah Agung Spanyol melarang pengunaan bendera, simbol, lambang, dan sebagainya yang memperlihatkan identitas Polisario di ruang publik negara Iberia itu.
Keputusan Mahkamah Agung Spanyol ini adalah pukulan berat bagi eksistensi Polisario yang selama ini merasa mendapatkan privilege di bekas penjajah Sahara itu.
Polisario awalnya merupakan kelompok perlawanan Maroko di Sahara yang didirikan pada tahun 1973 untuk memerdekakan wilayah itu dari penjajahan Spanyol untuk seterusnya bergabung dengan wilayah utara yang sudah lebih dahulu lepas dari pendudukan Prancis.
Setelah Spanyol angkat kaki dari Sahara Maroko, sebagian pendiri Polisario memilih menjadi kelompok separatis. Mereka mendapatkan perlindungan dari Aljazair yang menampung mereka di Kamp Tindouf di Aljazair.
Pada tahun 1976, Polisario mendirikan Republik Demokratik Arab Sahrawi atau Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) dan memulai kampanye untuk melepaskan diri dari Maroko. Kelompok ini mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Blok Timur ketika itu.
Dalam laporan Kantor Berita Maroko,
MAP, disebutkan, keputusan pengadilan tertinggi di Spanyol itu membuat Polisario kehilangan pijakan di Spanyol.
MAP melaporkan, dalam keputusan Mahkamah Agung Spanyol disebutkan, penggunaan bendera dan simbol-simbol tidak resmi lainnya di gedung dan area publik tidak sejalan dengan konstitusi dan kerangkakerja hukum positif Spanyol, juga tidak sejalan dengan posisi Spanyol yang objektif dan netral.
Selama ini kehadiran Polisario dalam ranah politik Spanyol dipandang sebagai sebuah anomali. Tidak sedikit yang mempertanyakan “dukungan†yang diberikan Spanyol yang demokratis kepada kelompok non-demokratis seperti Polisario yang hingga kini masih menjadi satu-satunya kekuatan politik di Kamp Tindouf.
Sikap terbaru Spanyol terhadap Polisario juga diperlihatkan oleh Menteri Luar Negeri, Uni Eropa, dan Kerjasama Spanyol, Arancha González Laya. Memperingati Hari Afrika tanggal 25 Mei lalu, melalui akun Twitter
@AranchaGlezLaya ia mengunggah peta Afrika yang berisi gambar bendera negara-negara anggota Uni Afrika.
Menarik, karena di dalam peta itu tidak ada gambar bendera SADR.
Bulan September lalu dalam sidang Majelis Umum PBB, Spanyol juga menolak tuntutan referandum untuk penentuan nasib sendiri di wilayah yang diklaim Polisario dan negara palsu SADR.
Sikap terbaru Spanyol inilah yang bagi banyak kalangan dinilai sebagai indikasi kuat yang memperlihatan Polisario semakin terkucil dalam pergaulan internasional.
