Berita

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito/Ist

Kesehatan

Gugus Tugas: Tidak Ada Perlakuan Yang Sama Untuk Semua Daerah Dalam Konteks New Normal

KAMIS, 04 JUNI 2020 | 20:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemulihan aktivitas sosial ekonomi melalui tatanan hidup baru atau new normal tidak diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menerangkan, penerapanan new normal berdasarkan perkembangan kondisi penyebaran virus corona di daerah tertentu.

"Jadi tidak ada perlakuan yang sama untuk semua daerah dalam konteks pemulihan aktivitas sosial ekonomi yang aman Covid (new normal)," ujar Wiku Adisasmito dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (4/6).


Keberhasilan daerah yang aman Covid-19 dan kembali produktifnya masyarakat melalui penerapan new normal sangat bergantung dengan kedisiplinan dan kesadaran kolektif.

"Dari masyarakat terutama, dalam mematuhi protokol kesehatan. Dan kita harus memastikan protokol 4 sehat 5 sempurna Covid-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum menyentuh mata hidung dan mulut, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan jangan panik, serta mengonsumsi makanan yang bergizi," katanya.

Jika langkah-langkah itu diterapkan secara konsisten dan masif oleh masyarakat, maka bukan tidak mungkin daerah yang masuk kategori zona merah bisa bertransformasi menjadi zona hijau. Sehingga nantinya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa merekomendasikan daerahnya untuk menerapkan new normal.

"Jadi kami gugus tugas pusat bersama Pemerintah Provinsi akan memberikan informasi pendampingan, arahan serta evaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dari setiap daerah," terang Wiku Adisasmiti.

"Kami berharap kerja sama semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya