Berita

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito/Ist

Kesehatan

Gugus Tugas: Tidak Ada Perlakuan Yang Sama Untuk Semua Daerah Dalam Konteks New Normal

KAMIS, 04 JUNI 2020 | 20:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemulihan aktivitas sosial ekonomi melalui tatanan hidup baru atau new normal tidak diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menerangkan, penerapanan new normal berdasarkan perkembangan kondisi penyebaran virus corona di daerah tertentu.

"Jadi tidak ada perlakuan yang sama untuk semua daerah dalam konteks pemulihan aktivitas sosial ekonomi yang aman Covid (new normal)," ujar Wiku Adisasmito dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (4/6).


Keberhasilan daerah yang aman Covid-19 dan kembali produktifnya masyarakat melalui penerapan new normal sangat bergantung dengan kedisiplinan dan kesadaran kolektif.

"Dari masyarakat terutama, dalam mematuhi protokol kesehatan. Dan kita harus memastikan protokol 4 sehat 5 sempurna Covid-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum menyentuh mata hidung dan mulut, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan jangan panik, serta mengonsumsi makanan yang bergizi," katanya.

Jika langkah-langkah itu diterapkan secara konsisten dan masif oleh masyarakat, maka bukan tidak mungkin daerah yang masuk kategori zona merah bisa bertransformasi menjadi zona hijau. Sehingga nantinya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa merekomendasikan daerahnya untuk menerapkan new normal.

"Jadi kami gugus tugas pusat bersama Pemerintah Provinsi akan memberikan informasi pendampingan, arahan serta evaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dari setiap daerah," terang Wiku Adisasmiti.

"Kami berharap kerja sama semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya