Berita

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito/Ist

Kesehatan

Gugus Tugas: Tidak Ada Perlakuan Yang Sama Untuk Semua Daerah Dalam Konteks New Normal

KAMIS, 04 JUNI 2020 | 20:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemulihan aktivitas sosial ekonomi melalui tatanan hidup baru atau new normal tidak diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menerangkan, penerapanan new normal berdasarkan perkembangan kondisi penyebaran virus corona di daerah tertentu.

"Jadi tidak ada perlakuan yang sama untuk semua daerah dalam konteks pemulihan aktivitas sosial ekonomi yang aman Covid (new normal)," ujar Wiku Adisasmito dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (4/6).


Keberhasilan daerah yang aman Covid-19 dan kembali produktifnya masyarakat melalui penerapan new normal sangat bergantung dengan kedisiplinan dan kesadaran kolektif.

"Dari masyarakat terutama, dalam mematuhi protokol kesehatan. Dan kita harus memastikan protokol 4 sehat 5 sempurna Covid-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum menyentuh mata hidung dan mulut, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan jangan panik, serta mengonsumsi makanan yang bergizi," katanya.

Jika langkah-langkah itu diterapkan secara konsisten dan masif oleh masyarakat, maka bukan tidak mungkin daerah yang masuk kategori zona merah bisa bertransformasi menjadi zona hijau. Sehingga nantinya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa merekomendasikan daerahnya untuk menerapkan new normal.

"Jadi kami gugus tugas pusat bersama Pemerintah Provinsi akan memberikan informasi pendampingan, arahan serta evaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dari setiap daerah," terang Wiku Adisasmiti.

"Kami berharap kerja sama semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya