Berita

Pendiri Rumah Milenial Indoenesia yang juga Sekjen GAMKI, Sahat Martin Philip/RMOL

Politik

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Harus Perhatikan UMKM Dan Sektor Pendidikan

KAMIS, 04 JUNI 2020 | 06:07 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Jokowi telah meningkatkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi sebesar Rp 677,2 triliun hingga akhir tahun 2020. Dalam anggaran tersebut terdapat dukungan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menangah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun. 

Merespons hal itu, Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat menilai, saat ini, UMKM harus segera mendapatkan stimulus agar dapat kembali beraktivitas di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) ini.

"Ada jutaan UMKM yang menghentikan operasinya akibat terdampak corona. Stimulus untuk UMKM harus terserap secara optimal dengan mempermudah proses dan meringankan persyaratan bagi para penerima stimulus. Dengan begitu, secara perlahan mampu memutar kembali roda ekonomi para pelaku UMKM," ujar Sahat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/6).


Stimulus UMKM itu, kata Sahat akan diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya di bawah Rp 10 miliar.

"Beberapa waktu lalu kami pernah mendiskusikan kondisi UMKM di masa pandemik ini. UMKM membutuhkan bantuan permodalan sehingga dapat menjalankan kembali usahanya. Kita sangat mendukung stimulus UMKM dari pemerintah. Semoga stimulus ini bisa segera diakses oleh rakyat yang membutuhkan," kata Sahat.

Selain memberi perhatian pada pelaku UMKM, Pria yang juga Sekjen GAMKI ini mengingatkan bahwa sektor pendidikan adalah sektor yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.

Menurut pengamatan Sahat, dampak Covid-19 terhadap ekonomi mengakibatkan banyak keluarga yang mengalami persoalan finansial sehingga sulit membayar uang kuliah anaknya.

Ia memprediksi, para calon mahasiswa akan mengambil gap year demi menyiapkan dan menstabilkan keadaan finansial.

Langkah umum yang akan diambil itu akan berdampak terhadap penurunan jumlah pendaftaran mahasiswa baru, terutama pada perguruan tinggi swasta.

"Akan banyak mahasiswa yang terpaksa mengambil cuti kuliah. Bahkan saya dengar sudah ada yang mengundurkan diri dari kampus. Jika hal ini berlanjut, dimana industri sedang melakukan efisiensi, maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran," jelas Sahat.

Oleh karena itu, lanjut Sahat, dana pemulihan nasional juga perlu ditujukan untuk memberikan stimulus terhadap sektor pendidikan. Pemerintah harus meringankan uang kuliah tunggal (UKT) bagi para mahasiswa.

"Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada perguruan tinggi sehingga mereka dapat survive dan  meringankan uang kuliah mahasiswa. Program beasiswa harus lebih besar. Jangan biarkan putra-putri bangsa karena Corona kemudian tidak berkuliah, menjadi pengangguran, dan akhirnya melakukan hal negatif. Menyelamatkan pendidikan adalah langkah menyelamatkan masa depan bangsa," pungkas Sahat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya