Berita

Ilustrasi rapid test Covid-19/Net

Nusantara

Lacak Sebaran Covid-19, 11 Ribu Warga Kota Bandung Sudah Jalani Rapid Test

KAMIS, 04 JUNI 2020 | 03:21 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat tidak hanya meningkatkan pengawasan saat relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional. Akan tetapi, Pemkot juga terus berupaya melakukan pelacakan dan pemetaan melalui rapid test secara masif.

Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan, hingga hari ini Pemkot Bandung sudah menggelar rapid test bagi 11.000 warga Kota Bandung.

“Sekarang rapid test bertambah terus kita di angka 11.000an. Kita punya target di angka 25.000-30.000 atau sekitar 0,6 persen (dari jumlah penduduk Kota Bandung). Kalau berbicara populasi administrasi di angka 24.000-25.000 tapi untuk seluruh warga yang tinggal di bandung sepertinya di angka 30.000,” ucap Ema di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (3/6) seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar.


Ema menuturkan, upaya pelacakan kini semakin spesifik dijangkau hingga ke level kewilayahan yang dilakukan oleh Puskesmas. Dengan demikian upaya penanganan yang dilakukan bisa tepat sasaran.

“Kalau rapid test itu semua yang melakukan puskesmas. Mereka yang punya peta mereka sekarang mengejar orang-orang yang ODP atau siapa yang harus sekarang dilakukan rapid,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ema memaparkan, perihal penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterjunkan untuk mengawasi pelaksanaan PSBB Proporsional.

Menurutnya, ASN sudah mulai dimaksimalkan mengawal beberapa sektor yang diberi kelonggaran.

Meski dioptimalkan dengan mencabut kebijakan work from home (WFH), namun Ema memastikan, ASN yang ditugaskan ke lapangan juga tetap memerhatikan standarisasi kesehatan dan keamanan.

“Yang jelas orang sakit tidak mungkin. Pokoknya yang masih sehat dan bugar, kemudian yang memang secara fisik masih layak dan tidak rentan,” demikian Ema.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya