Berita

Ilustrasi rapid test Covid-19/Net

Nusantara

Lacak Sebaran Covid-19, 11 Ribu Warga Kota Bandung Sudah Jalani Rapid Test

KAMIS, 04 JUNI 2020 | 03:21 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat tidak hanya meningkatkan pengawasan saat relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional. Akan tetapi, Pemkot juga terus berupaya melakukan pelacakan dan pemetaan melalui rapid test secara masif.

Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan, hingga hari ini Pemkot Bandung sudah menggelar rapid test bagi 11.000 warga Kota Bandung.

“Sekarang rapid test bertambah terus kita di angka 11.000an. Kita punya target di angka 25.000-30.000 atau sekitar 0,6 persen (dari jumlah penduduk Kota Bandung). Kalau berbicara populasi administrasi di angka 24.000-25.000 tapi untuk seluruh warga yang tinggal di bandung sepertinya di angka 30.000,” ucap Ema di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (3/6) seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar.


Ema menuturkan, upaya pelacakan kini semakin spesifik dijangkau hingga ke level kewilayahan yang dilakukan oleh Puskesmas. Dengan demikian upaya penanganan yang dilakukan bisa tepat sasaran.

“Kalau rapid test itu semua yang melakukan puskesmas. Mereka yang punya peta mereka sekarang mengejar orang-orang yang ODP atau siapa yang harus sekarang dilakukan rapid,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ema memaparkan, perihal penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterjunkan untuk mengawasi pelaksanaan PSBB Proporsional.

Menurutnya, ASN sudah mulai dimaksimalkan mengawal beberapa sektor yang diberi kelonggaran.

Meski dioptimalkan dengan mencabut kebijakan work from home (WFH), namun Ema memastikan, ASN yang ditugaskan ke lapangan juga tetap memerhatikan standarisasi kesehatan dan keamanan.

“Yang jelas orang sakit tidak mungkin. Pokoknya yang masih sehat dan bugar, kemudian yang memang secara fisik masih layak dan tidak rentan,” demikian Ema.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya