Berita

Ketum PBNU, Kiai Said Aqil Siroj saat menggelar halal bihala daring/Ist

Nusantara

PBNU Gelar Halal Bihalal Daring, Said Aqil Siroj: Kepentingan Rakyat Kecil Harus Diutamakan

RABU, 03 JUNI 2020 | 23:27 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengajak pengurus NU, badan otonom (Banom), dan lembaga di semua tingkatan untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap masyarakat kecil supaya kehidupannya selalu damai.

"Kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat kecil, grassroot, kepentingan orang awam harus kita utamakan, harus kita jadikan agenda paling utama," kata Kiai Said pada acara Halal Bihalal PBNU bersama PWNU se-Indonesia secara daring, Rabu (3/6).

Kiai Said juga mengajak pengurus NU supaya meningkatkan ghirah atau semangat dalam ber-NU. Menurutnya, memilih NU sebagai jalan organisasi merupakan langkah yang tepat. NU berada di jalan kebenaran dalam beragama karena mengikuti ulama yang tidak diragukan keilmuannya, seperti Imam Syafi'i.


"Maka kita harus ghirah dengan jamiyah yang sangat luar biasa ini," ucapnya.

Selain itu, kiai yang juga Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Jagakarsa, Jakarta Selatan ini mengajak jamaah NU untuk menjaga solidaritas sesama warga NU.

Menurutnya, sesama Nahdliyin harus melindungi dan bergandengan tangan.

"Kita ini nasibnya sama, kok, tujuannya sama. Tidak boleh kita kemudian menyimpang dari yang sudah ada yang kita miliki ini. Kita harus tetap satu barisan," ucapnya.

Katib 'Aam PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf  berharap, di tengah keterbatasan aktivitas sebagai dampak Covid-19, pengurus NU tidak boleh menyusut khidmatnya terhadap NU, bangsa, dan negara.

"Walau pun dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, kita tetap memiliki keteguhan untuk peduli dan hadir di tengah-tengah masyarakat," kata Gus Yahya.

Kepedulian yang dilakukan, kata Gus Yahya -sapaan akrabnya adalah dengan selalu ikut serta dalam menangani pandemik Covid-19. Saling membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, dan berpartisipasi terhadap kebijakan-kebijakan publik.

"Jangan sampai Nahdlatul Ulama  di tengah-tengah keadaan begini lalu berkurang kehadirannya di tengah wacana kebijakan publik," ucapnya.

Ia menekankan, pentingnya keterlibatan NU karena di berbagai daerah dan negara, Covid-19 membuat partisipasi masyarakat cenderung berkurang dalam dalam kebijakan-kebijakan publik.

"Nah, nahdlatul ulama harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk tetap hadir, dan terlibat di dalam pembicaraan kebijakan-kebijakan publik, terlibat di dalam memberikan dukungan atas upaya-upaya positif yang dilakukan pemerintah di berbagai tingkatan, dan tentu saja terus terlibat di dalam pengawasan kebijakan-kebijakan publik tersebut," terangnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya