Berita

Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman/Ist

Politik

Politisi Demokrat: Belajarlah Dari Skandal BLBI, Jangan Sampai Dana Haji Dipakai Ugal-ugalan

RABU, 03 JUNI 2020 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengalihan dana simpanan haji sebesar 600 juta dolar AS atau setara 8,7 triliun untuk memperkuat rupiah harus dilakukan dengan kajian yang matang.

"Jangan sampai ada mis kelola sehingga dana haji tersebut hilang. Jelaskan semuanya kepada publik supaya jelas dan clear," kata Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/6).

Pemerintah harus belajar dari pengalaman buruk soal mega skandal BLBI. Dirinya menekankan, jangan sampai hal itu terulang kembali.

Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI 2017-2019 itu melanjutkan, berdasarkan PP 5/ 2018, disebutkan bahwa kegiatan investasi yang sesuai prinsip syariah dimungkinkan dalam pengelolaan keuangan haji.

"Tapi itu tidak serta merta memberikan katebelece kepada pemerintah untuk mengalihkan dana haji untuk keperluan lain secara ugal-ugalan," tegasnya.

Di tengah pandemik Covid-19 yang juga telah berdampak kepada perekonomian, akan jauh lebih baik jika pemerintah fokus kepada kebijakan bantuan sosial dan stimulus ekonomi untuk rakyat.

"Belajarlah untuk menentukan skala prioritas di saat resources yang kita miliki sangat terbatas," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya