Puji Kinerja Gugus Tugas Covid Jabar, Anggota DPRD: Jangan Sampai Kendor

Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat di bawah pimpinan Gubernur Ridwan Kamil mendapat pujian dari anggota DPRD Jabar, Irfan Suryanagara.

Tak hanya itu, Irfan pun mengapresiasi kinerja Pemprov Jabar dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Menurutnya, Ridwan Kamil telah melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi wabah tersebut.

“Saya selaku warga Jawa Barat dan anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Demokrat, memberi dukungan kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil menekan angka terinfeksi atau dalam mitigasi Covid-19,” ucap Irfan, Selasa (2/6).

“Saya minta kinerja ini terus dipertahankan, jangan sampai kendor sedikit pun. Terus ditingkatkan, pertahankan jangan sampai kita melonjak lagi angka kasusnya. Kalau terjadi lonjakan lagi, anggaran mitigasinya mau dari mana lagi,” tambahnya.

Dirinya pun meminta Pemprov Jabar untuk terus mempertahankan upaya penurunan kasus tersebut hingga pandemi ini selesai. “Semoga ini akan terus berlanjut, khusus hal mitigasi Covid-19,” ujarnya.

Namun demikian, Irfan menilai, data penerima bantuan sosial terdampak Covid-19 masih simpang siur. Karenanya, Ia meminta Ridwan Kamil untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

“Setelah didata, memang data orang miskin terdampak Covid-19 itu banyak. Keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mungkin tidak akan sanggup membiayai. Makanya kita harus terbuka juga sama masyarakat, kalau terus kayak gini, bisa bangkrut. Harus jujur lah kita kepada masyarakat kemampuan kita seperti apa,” paparnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, Pemprov Jabar harus berani berbicara kepada pemerintah pusat mengenai keterbatasan anggaran untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak. Dengan demikian, pemerintah pusat akan memprioritaskan Jabar dalam hal penyaluran bantuan tersebut.

Untuk diketahui, angka reproduksi efektif Covid-19 (Rt) di Jawa Barat sendiri terus menurun dari awalnya di angka 4 pada April dan Maret 2020, kini menjadi 0,68 per Selasa (2/6). Hal tersebut menyatakan bahwa penularan Covid-19 di Jawa Barat terus menurun setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Angka reproduksi efektif (Rt) ini dihitung dengan pemodelan SimcovID (Simulasi dan Pemodelan Covid-19 Indonesia) berdasarkan metode Kalman Filter yang merupakan perpanjangan dari metode Bayesian Sequential.

SimcovID sendiri merupakan tim gabungan yang terdiri dari peneliti berbagai perguruan tinggi, seperti ITB, Universitas Padjadjaran, YGM, UGM, ITS, UB, dan Undana, dan peneliti perguruan tinggi luar negeri, yakni Essex & Khalifa University, University of Southern Denmark, dan Oxford University.

Ada tiga indikator dalam mengukur indeks reproduksi Covid-19 ini. Yakni jumlah kasus positif aktif, jumlah kesembuhan, dan jumlah kematian berdasarkan waktu harian.

Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jika sebuah daerah memiliki angka Rt kurang dari 1 selama 14 hari, dapat menjadi indikator dalam aspek epidemiologi untuk pemberlakuan New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Sementara itu, Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, penurunan angka Rt ini pun dapat menambah jumlah daerah di Jabar yang berstatus zona biru atau bahkan menjadi hijau.

Selama ini, di Jabar terdapat 12 kabupaten dan kota yang masuk zona kuning atau melakukan PSBB parsial dan 15 kabupaten dan kota yang masuk zona biru atau dapat menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal.

“Saat awal April sampai awal Maret, yang disebut indeks reproduksi itu masih di angka 3-4. Sempat jadi 0,97 minggu lalu. Tadi rapat Gugus Tugas, per hari ini kita sudah di angka 0,68. Mudah-mudahan terus menurun angka ini sampai nol,” kata Daud di Gedung Sate, Selasa (2/6).

Penurunan angka reproduksi yang signifikan ini, kata Daud, yang menjadi dasar Presiden RI mempersilakan Jawa Barat dengan empat provinsi lainnya di Indonesia menerapkan New Normal. Namun demikian, New Normal di Jabar baru diberlakukan di 15 kabupaten dan kota.