Kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk menerapkan protokol new normal pandemik Covid-19 ibarat buah simalakama.
Kebijakan tersebut dibuat setelah masyarakat harus menahan beban sosial dan ekonomi selama kewajiban work from home (WFH), social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pertanyaan besar yang muncul adalah mana yang harus lebih diutamakan, kesehatan atau ekonomi yang terdampak Covid-19. Hingga akhirnya, lahirlah kebijakan new normal.
"(Kebijakan
new normal) persis seperti buah simalakama. Mengejar penanggulangan Covid-19 semata akan kebobolan ekonominya," ujar Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut (IMI), Lukman Edy kepada wartawan, Selasa (2/6).
"Tetapi, membuka keran sektor perekonomian semata juga akan kebobolan kesehatan masyarakatnya, bahkan upaya penanggulangan Covid-19 selama ini bisa sia-sia," imbuhnya.
Lukman Edy menyebutkan, hingga kini belum juga ada tanda-tanda berakhirnya pandemik Covid-19. Bahkan, ada yang menyatakan virus corona penyebab Covid-19 telah bermutasi sampai gen D saat ini.
Saat ini, kata dia, ada dua kelompok besar soal bagaimana solusi terbaik bagi masyarakat. Kelompok kesehatan dan kelompok ekonomi.
"Ibaratnya, masing-masing telah memiliki rezim dan jalan pikirannya sendiri. Bagi rezim kesehatan, kerja dari rumah adalah pilihan terbaik. mereka mendesak pemerintah agar semakin ketat memberlakukan PSBB," katanya.
"Sementara bagi rezim ekonomi telah merasakan bagaimana PSBB mengakibatkan banyak perusahaan merugi, PHK disana-sini, pertumbuhan ekonom mandeg yang apabila dibiarkan maka perekonomian nasional bisa tumbang," jelasnya.
Menurutnya, sudah tepat pemerintah mengambil kebijakan
new normal. Bagi dia, kebijakan ini akan menjadi jalan tengah diantara kelompok kesehatan dan ekonomi.
“Karenanya
new normal hadir sebagai kebijakan jalan tengah yang menjembatani dua arus besar rezim ini. Dengan adanya kebijakan
new normal ini, masing-masing pihak harus menyesuaikan, menetapkan basis dasar asumsi kebijakan dan target pencapaian yang baru," bebernya.
Dia menekankan bahwa penerapan kebijakan
new normal jangan kemudian diartikan akan mengembalikan kondisi sebelum Covid-19.
Bukan sekedar perkantoran atau pusat ekonomi, kata Lukman, semua kegiatan yang mengundang keramaian akan dibatasi. Bahkan, untuk kegiatan keagamaan sekalipun.
"Semua pihak harus menyesuaikan diri dengan
new normal ini. tidak hanya instansi pemerintah, kantor-kantor, mal-mall tapi semua lapisan masyarakat," pungkasnya.
