Berita

Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad/nET

Politik

Penyertaan Modal Negara Untuk BUMN Di Saat Corona Berisiko Besar

SELASA, 02 JUNI 2020 | 07:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penyertaan modal negara di saat pagebluk virus corona baru atau Covid-19 tidak akan membawa dampak signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad mencatat, pada tahun 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyatakan ada sebanyak tujuh perusahaan BUMN yang telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah namun tetap merugi.

Artinya, pernyertaan modal negara dalam situasi normal sebelum dihantam wabah Covid-19, output keuangan perusahaan BUMN tidak menunjukkan kinerja yang menggembirakan.


“Apalagi dalam kondisi Covid-19 sekarang ini, kita mau memberikan alokasi penyertaan modal negara, maka tentu risikonya akan jauh lebih besar,” tegas Kamrussamad dalam diskusi virtual bertemakan “Ada Dana Besar BUMN Di Balik Skenario PEN & New Normal Ekonomi. Gimana Dunia Usaha?” yang digelar Senin (1/6).

Politisi Gerindra itu juga sempat mendengar keluhan Menkeu Sri Mulyani yang tak sanggup lagi dengan kerugian sejumlah perusahaan besar milik negara tersebut.

“Bahkan beliau (Sri Mulyani) mengatakan amsyiong, begitulah yang terjadi. Karena apa yang diharapkan, dapat menopang pendapatan negara, ternyata kinerja tidak menggembirakan dengan harapan pemerintah,” paparnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, pada saat rapat kerja bersama Komisi XI dengan BUMN di DPR RI, pemerintah menyajikan rentetan paper yang berisi banyaknya gangguan yang sangat besar di demand dan supply.

“Sehingga mau tidak mau mempengaruhi semua sektor kehidupan ekonomi kita. Mau tidak mau, pasokan bahan baku terganggu, supply tidak terserap, penurunan daya beli, penurunan demand, penurunan sales dan seterusnya, itu akhirnya mempengaruhi kondisi ini,” bebernya.

“Ini yang disampaikan pemerjntah,” demikian Kamrussamad.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya