Ekonom senior Indef, Faisal Basri saat jadi narasumber di Kahmipreneur/Repro
Ekonom senior dari Indef, Faisal Basri menyampaikan pemerintah telah melakukan cara sembarangan atau ugal-ugalan dalam mengelola sistem keuangan negara.
Dia melihat penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.
Hal tersebut disampaikan Faisal Basri dalam diskusi virtual Kahmipreneur, bertemakan ‘Ada Dana Besar BUMN dibalik Skenario PEN & New Normal Ekonomi. Gimana Dunia Usaha?’, Senin (1/6).
“Harus saya katakan negara ini ugal-ugalan. Kalau kita winfold, dapet rejeki banyak wajib dihabiskan tahun itu juga. Jangan disisakan. Kalau kita krisis ya utang, ya begitu ugal-ugalan, kenapa sih negara lain tidak seperti Indonesia, karena negara lain punya tabungan,†ujar Faisal Basri.
Dia menilai, kemampuan negara dalam menerima pajak sangat lemah. Kelemahan itu dikarenakan pemerintah tidak memiliki ketegasan dalam menagih pajak para perusahaan besar.
“Tidak pernah dalam sejarah, tax ratio kita di angka 10 persen itu enggak pernah, itu turun terus trennya terus. Gagal ini negara, mencari sumber pembiayaan dari pajak, dengan alasan apapun gagal. Jadi itu dia tadi, pengeluaran tidak mau dipotong, pajak merosot apa lagi kalau tidak utang karena kita tidak punya tabungan,†bebernya.
Faisal menambahkan, upaya yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi nasional dengan cara menguatkan tax ratio agar tidak turun setiap tahun.
“Tapi kan, itu enggak bisa. Jadi ini tertutup semua nih, kebobrokan pemerintah. Seolah-olah ini akibat Covid-19, jadi seharusnya tidak ada Covid seperti ada covid seperti apa gitu, bukan sebelum Covid dan setelah covid enggak,†tegasnya.
Pihaknya justru mempertanyakan DPR yang tidak mempermasalahkan adanya kemunduran fiskal di Indonesia.
“Kemunduran fiskal yang luar biasa, saya heran ini tidak dipermasalahkan terutama di DPR, harusnya DPR menunjukkan hak budgetnya. Kita tidak mempermasalahkan pemerintah tidak menutup subsidi BBM tapi sepanjang pemerintah menetapkan harga di bawah ongkos itu namanya subsidi. Setiap sen yang keluar dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan,†tutupnya.
