Berita

Jaksa Agung ST Burhanuddin/Net

Politik

Jaksa Agung Minta Anak Buahnya Netral Di Pilkada, Perludem: Di Tengah Pandemik Covid-19 Tantangan Semakin Berat

SENIN, 01 JUNI 2020 | 17:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah bersama DPR, dan KPU RI dalam rapat kerja Komisi II telah menyepakati pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020.

Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung mengambil sikap terhadap keputusan waktu penyelenggaraan pilkada 2020.

Dia menginstruksikan para kepala kejaksaan tinggi yang wilayah hukumnya agar senantiasa menjaga dan memelihara netralitas penegak hukum.


“Tidak menunjukkan keberpihakan, terlebih menyalahgunakan jabatannya dalam upaya memenangkan calon pasangan kepala daerah tertentu,” ujar Burhanuddin dalam keterangannya, Senin (1/6).

Burhanuddin mengingatkan supaya aparatur kejaksaan tetap konsisten mengawal proses pilkada pada setiap tahapannya. Hal ini melalui upaya penegakan hukum yang imparsial dan bebas dari kepentingan politik tertentu.

Dia juga meminta anak buahnya baik yang di pusat maupun di daerah, berperan aktif meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terkait dan komponen Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Hal ini guna mencegah, mengantisipasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan Pemilukada yang berpotensi mengganggu berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat,” ungkap Burhanuddin

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mendukung sikap tegas Jaksa Agung Burhanuddin. Terlebih, tantangan pilkada akan lebih berat saat di gelar di tengah pandemik Covid-19.

Titi menyebutkan, salah satu hal yang harus diawasi dengan cermat adalah potensi penyimpangan dana bansos dan manipulasi program penanganan virus corona untuk kepentingan elektoral bagi calon kepala daerah.

Kata dia, politisasi program Percepatan Penanganan Covid-19 telah terjadi di beberapa daerah. Maka, diperlukan ketegasan dari para aparat penegakan hukum dan semua institusi yang berwenang untuk bertindak adil dan tegas.

“Ketegasan dari aparat penegak hukum sangat perlu, bukan hanya untuk kepentingan atas kualitas demokrasi yang harus kita jaga, tetapi juga untuk keadilan dan kepentingan kemanusiaan," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya