Berita

Ilustrasi kenaikan BPJS Kesehatan/Net

Politik

LP3ES: Kenaikan BPJS Kesehatan Munculkan 48 Persen Sentimen Negatif

MINGGU, 31 MEI 2020 | 20:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan penelitian mengenai reaksi masyarakat mengenai kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dari penelitian yang dilakukan LP3ES, ditemukan beberapa penemuan. Pertama, sejak dinyatakan kenaikannya pada 5 Mei hingga 25 Mei, kenaikan premi BPJS mendapat banyak sorotan warganet di semua platform media, mulai dari media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube dan Instagram hingga media daring dengan total 115.599 percakapan.

“Dari seluruh percakapan volume paling besar terjadi di Twitter sebesar 101.745 percakapan,” ujar Center for Media and Democracy, LP3ES Wijayanto dalam siaran persnya, Minggu (31/5).


Selain itu, LP3ES juga menyimpulkan dari seluruh percakapan di Twitter, penelitian ini menemukan tingginya sentimen negatif warganet yang muncul dengan prosentase yang lebih besar dibanding yang memilki sentimen positif.

“Total dari 5 Mei hingga 25 Mei (periode ketiga analisa), hampir separuh warganet (48%) memiliki sentimen negatif pada kenaikan ini. Lebih besar dari mereka yang memiliki sentimen positif (46%),” tutupnya.

Center for Media and Democracy, LP3ES bekerja sama dengan Drone Emprit melakukan analisa big data untuk menelisik lebih dalam reaksi publik terkait ini sebagaimana terekam dalam percakapan di media sosial.

Ada tiga periode yang dianalisa LP3ES, yakni periode I dari 5 Mei - 13 Mei 2020, atau sejak Perpres itu ditandatangi presiden sampai 8 hari setelahnya. Kemudian periode II dari 14 Mei hingga 25 Mei 2020, dan periode III dari 5 Mei hingga 25 Mei 2020 atau sejak Perpres terbit hingga sekitar 3 minggu setelahnya.

Sebagai metode, LP3ES menggunakan software Astramaya yang dikembangkan oleh Drone Emprit yang berfungsi untuk melakukan analisa big data yang muncul dari percakapan di berbagai media sosial dan media daring.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya