Berita

Ilustrasi kenaikan BPJS Kesehatan/Net

Politik

LP3ES: Kenaikan BPJS Kesehatan Munculkan 48 Persen Sentimen Negatif

MINGGU, 31 MEI 2020 | 20:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan penelitian mengenai reaksi masyarakat mengenai kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dari penelitian yang dilakukan LP3ES, ditemukan beberapa penemuan. Pertama, sejak dinyatakan kenaikannya pada 5 Mei hingga 25 Mei, kenaikan premi BPJS mendapat banyak sorotan warganet di semua platform media, mulai dari media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube dan Instagram hingga media daring dengan total 115.599 percakapan.

“Dari seluruh percakapan volume paling besar terjadi di Twitter sebesar 101.745 percakapan,” ujar Center for Media and Democracy, LP3ES Wijayanto dalam siaran persnya, Minggu (31/5).


Selain itu, LP3ES juga menyimpulkan dari seluruh percakapan di Twitter, penelitian ini menemukan tingginya sentimen negatif warganet yang muncul dengan prosentase yang lebih besar dibanding yang memilki sentimen positif.

“Total dari 5 Mei hingga 25 Mei (periode ketiga analisa), hampir separuh warganet (48%) memiliki sentimen negatif pada kenaikan ini. Lebih besar dari mereka yang memiliki sentimen positif (46%),” tutupnya.

Center for Media and Democracy, LP3ES bekerja sama dengan Drone Emprit melakukan analisa big data untuk menelisik lebih dalam reaksi publik terkait ini sebagaimana terekam dalam percakapan di media sosial.

Ada tiga periode yang dianalisa LP3ES, yakni periode I dari 5 Mei - 13 Mei 2020, atau sejak Perpres itu ditandatangi presiden sampai 8 hari setelahnya. Kemudian periode II dari 14 Mei hingga 25 Mei 2020, dan periode III dari 5 Mei hingga 25 Mei 2020 atau sejak Perpres terbit hingga sekitar 3 minggu setelahnya.

Sebagai metode, LP3ES menggunakan software Astramaya yang dikembangkan oleh Drone Emprit yang berfungsi untuk melakukan analisa big data yang muncul dari percakapan di berbagai media sosial dan media daring.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya