Berita

Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN, Erick Thohir serta beberapa jajaran meninjau Wisma Atlet yang menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19/Ist

Kesehatan

Perawatan Pasien Covid-19 Capai Rp 215 Juta, DPR: Harus Dievaluasi!

MINGGU, 31 MEI 2020 | 19:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perbedaan biaya perawatan pasien Covid-19 di Indonesia yang lebih mahal dibanding negara lain kini menjadi sorotan.

Di Indonesia, menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, biaya perawatan pasien Covid-19 paling murah berkisar Rp 105 juta, sedangkan bila ada penyakit lain bisa mencapai Rp 215 juta per pasien.

Besaran biaya perawatan ini dinilai lebih mahal dibanding di Singapura yang menghabiskan sekitar Rp 61 juta-Rp82 juta per pasien. Menurut anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, perbedaan ini perlu menjadi evaluasi pemerintah Indonesia.


"Perbedaannya sangat signifikan. Makanya saya kira ada baiknya pemerintah melalui gugus tugas mengevaluasi biaya tersebut apakah biaya yang mahal ini wajar dan sudah sesuai dengan fasilitas perawatan?" ucap Rahmad Handoyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/5).

Ia sepakat semua biaya perawatan pasien Covid-19 ditanggung oleh negara. Pun demikian dengan adanya pemberian tunjangan dan berbagai fasilitas yang diberikan negara kepada tenaga medis.

"Berapapun anggaran yang diperlukan memang harus dikucurkan oleh negara, karena keselamatan pasien adalah yang utama dan terpenting. Namun, perbedaan biaya yang besar itu membuat kita harus membuka mata, perlu evaluasi dan mengedepankan efisiensi," jelas Rahmad.

Di sisi lain, ia mengaku sempat mendengar suara-suara yang menyatakan beberapa pihak rumah sakit merasa penanganan pasien Covid-19 cukup menggiurkan.
 
"Menggiurkan dalam tanda petik ya. Makanya sekali lagi saya tanya, apakah biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan fasilitas dan perawatan yang diberikan kepada pasien?" terang Rahmad.

Menurut pandangannya, mahalnya biaya penanganan pasien Covid-19 kemungkinan bisa terjadi karena para pasien yang sudah cukup sehat masih harus tertahan di rumah sakit lantaran harus menunggu hasil diagnosa Polymerase Chain Reaction atau PCR. Hal inilah yang membuat biaya membengkak.

"Mungkin kondisi seperti ini perlu disiasati," tandas Rahmad.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya