Berita

Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN, Erick Thohir serta beberapa jajaran meninjau Wisma Atlet yang menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19/Ist

Kesehatan

Perawatan Pasien Covid-19 Capai Rp 215 Juta, DPR: Harus Dievaluasi!

MINGGU, 31 MEI 2020 | 19:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perbedaan biaya perawatan pasien Covid-19 di Indonesia yang lebih mahal dibanding negara lain kini menjadi sorotan.

Di Indonesia, menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, biaya perawatan pasien Covid-19 paling murah berkisar Rp 105 juta, sedangkan bila ada penyakit lain bisa mencapai Rp 215 juta per pasien.

Besaran biaya perawatan ini dinilai lebih mahal dibanding di Singapura yang menghabiskan sekitar Rp 61 juta-Rp82 juta per pasien. Menurut anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, perbedaan ini perlu menjadi evaluasi pemerintah Indonesia.


"Perbedaannya sangat signifikan. Makanya saya kira ada baiknya pemerintah melalui gugus tugas mengevaluasi biaya tersebut apakah biaya yang mahal ini wajar dan sudah sesuai dengan fasilitas perawatan?" ucap Rahmad Handoyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/5).

Ia sepakat semua biaya perawatan pasien Covid-19 ditanggung oleh negara. Pun demikian dengan adanya pemberian tunjangan dan berbagai fasilitas yang diberikan negara kepada tenaga medis.

"Berapapun anggaran yang diperlukan memang harus dikucurkan oleh negara, karena keselamatan pasien adalah yang utama dan terpenting. Namun, perbedaan biaya yang besar itu membuat kita harus membuka mata, perlu evaluasi dan mengedepankan efisiensi," jelas Rahmad.

Di sisi lain, ia mengaku sempat mendengar suara-suara yang menyatakan beberapa pihak rumah sakit merasa penanganan pasien Covid-19 cukup menggiurkan.
 
"Menggiurkan dalam tanda petik ya. Makanya sekali lagi saya tanya, apakah biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan fasilitas dan perawatan yang diberikan kepada pasien?" terang Rahmad.

Menurut pandangannya, mahalnya biaya penanganan pasien Covid-19 kemungkinan bisa terjadi karena para pasien yang sudah cukup sehat masih harus tertahan di rumah sakit lantaran harus menunggu hasil diagnosa Polymerase Chain Reaction atau PCR. Hal inilah yang membuat biaya membengkak.

"Mungkin kondisi seperti ini perlu disiasati," tandas Rahmad.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya