Berita

Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN, Erick Thohir serta beberapa jajaran meninjau Wisma Atlet yang menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19/Ist

Kesehatan

Perawatan Pasien Covid-19 Capai Rp 215 Juta, DPR: Harus Dievaluasi!

MINGGU, 31 MEI 2020 | 19:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perbedaan biaya perawatan pasien Covid-19 di Indonesia yang lebih mahal dibanding negara lain kini menjadi sorotan.

Di Indonesia, menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, biaya perawatan pasien Covid-19 paling murah berkisar Rp 105 juta, sedangkan bila ada penyakit lain bisa mencapai Rp 215 juta per pasien.

Besaran biaya perawatan ini dinilai lebih mahal dibanding di Singapura yang menghabiskan sekitar Rp 61 juta-Rp82 juta per pasien. Menurut anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, perbedaan ini perlu menjadi evaluasi pemerintah Indonesia.


"Perbedaannya sangat signifikan. Makanya saya kira ada baiknya pemerintah melalui gugus tugas mengevaluasi biaya tersebut apakah biaya yang mahal ini wajar dan sudah sesuai dengan fasilitas perawatan?" ucap Rahmad Handoyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/5).

Ia sepakat semua biaya perawatan pasien Covid-19 ditanggung oleh negara. Pun demikian dengan adanya pemberian tunjangan dan berbagai fasilitas yang diberikan negara kepada tenaga medis.

"Berapapun anggaran yang diperlukan memang harus dikucurkan oleh negara, karena keselamatan pasien adalah yang utama dan terpenting. Namun, perbedaan biaya yang besar itu membuat kita harus membuka mata, perlu evaluasi dan mengedepankan efisiensi," jelas Rahmad.

Di sisi lain, ia mengaku sempat mendengar suara-suara yang menyatakan beberapa pihak rumah sakit merasa penanganan pasien Covid-19 cukup menggiurkan.
 
"Menggiurkan dalam tanda petik ya. Makanya sekali lagi saya tanya, apakah biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan fasilitas dan perawatan yang diberikan kepada pasien?" terang Rahmad.

Menurut pandangannya, mahalnya biaya penanganan pasien Covid-19 kemungkinan bisa terjadi karena para pasien yang sudah cukup sehat masih harus tertahan di rumah sakit lantaran harus menunggu hasil diagnosa Polymerase Chain Reaction atau PCR. Hal inilah yang membuat biaya membengkak.

"Mungkin kondisi seperti ini perlu disiasati," tandas Rahmad.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya