Ancaman dibunuh dari orang tak dikenal (OTK) terhadap pelaksanan acara kegiatan diskusi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakuktas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) mendapat banyak kecaman.
Salah satunya dilontarkan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf.
Menurutnya, ancaman teror yang diterima pihak penyelenggara, pembicara, moderator, narahubung, hingga dua orang keluarga mahasiswa bertolak belakang dengan jargon pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pro rakyat.
Karena dia berpandangan, acara diskusi bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan", yang kemudian diubah menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan", adalah bentuk kebebasan berpendapat masyarakat.
"Kekritisan ini semestinya direspons rezim Jokowi dengan perilaku pemerintahan yang pro rakyat, bukan dengan intimidasi atau sok kuasa," ujar Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).
Selama ini, lanjut Board Member of Bandung Innitiaves Network ini, mahasiswa kelihatan diam dengan kinerja Jokowi dan kabinetnya. Namun menurut Gde Siriana Yusuf, bukan berarti mahasiswa tidak punya pemikiran kritis.
"Hanya saja cara mereka merespons keadaan kan berbeda dengan mahasiswa era 98 dan sebelumnya," tuturnya.
Namun, sejak Covid-19 ini merebak di dalam negeri, lanjut Gde Siriana Yusuf, mahasiswa pun bisa menilai bahwa kerja-kerja pemerintahan saat ini semakin terlihat tidak mampu mensejahterakan masyarakat.
Oleh karena itu Gde Siriana Yusuf berkesimpulan bahwa kasus yang tengah dialami civitas akademika FH UGM asebagai bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap rakyatnya. Bahkan bukan tidak mungkin akibat hal ini, para mahasiswa akan menuntut pemerintah.
"Dan mahasiswa akan makin bergerak lebih meluas," pungkasnya.
