Berita

Ketua IKA FH UNNES, Muhtar Said/RMOL

Politik

Panitia Diskusi Mahasiswa UGM Diteror, IKA FH UNNES: Negara Jangan Tinggal Diam, Aparat Harus Mengusut Tuntas

SABTU, 30 MEI 2020 | 10:29 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tindakan teror terhadap mahasiswa yang menjadi panitia penyelenggara diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dikecam oleh banyak kalangan.

Salah satunya Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga angkat bicara terkait intimidasi yang dialami panitia diskusi  tentang "Persoalan pemecatan presiden di tengah pandemik ditinjau dari Sistem ketatanegaraan". 

Ketua IKA FH UNNES, Muhtar Said mengatakan, kegiatan yang diadakan oleh kelompok studi mahasiswa Fakultas Hukum UGM itu merupakan kebebasan akademik yang mutlak.


Menurut Said, dalam perspektif perguruan tinggi kegiatan diskusi ilmiah bersifat kebebasan mimbar akademik.

Tindakan intimidasi yang mengarah teror apalagi ancaman pembunuhan sudah masuk ranah pidana. Ia mendesak kepada aparat penegak hukum segera mengusut tuntas aksi oknum tersebut.

"Jika sudah ada ancaman pembunuhan maka ini sudah masuk ranah pidana, maka penegak hukum harus mengusut tuntas siapa yang mengancam. Ini  kejahatan serius karena membungkam kebebasan akademik melalui kejahatan," demikian kata pengajar Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).

Menurut Said, negara jangan tinggal diam terhadap tindakan intimidasi yang mengarah ke pidana. Bahkan jika oknum yang mengancam para mahasiswa ternyata penyelenggara negara hal itu dapat membangkitkan pola orde baru.

"Apabila yang mengancam ada unsur penyelenggara negara maka ini membuktikan era orde baru kembali lagi. Negara jangan tinggal diam, aparat penegak hukum berkewajiban mengusut pelaku," demikian kata Pria yang juga Direktur Said Law Office ini.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya