Berita

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Bambang Istianto/Net

Politik

Pengamat UI: Kedisiplinan Yang Rendah Berpotensi Membuat New Normal Gagal

SABTU, 30 MEI 2020 | 08:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gelagat pemerintah untuk menerapkan tatanan kehidupan yang baru atau biasa disebut new normal di tengah pandemik Covid-19 belum memiliki kajian ilmiah yang tepat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Bambang Istianto menilai demikian.

Pasalnya, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap aturan protokol kesehatan menurutnya masih rendah. Hal inilah yang akan berpotensi penerapan new normal mengalami kegagalan.


"Selama penerapan PSBB, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan seperti menggunakan masker, social distancing dan physical distancing serta penggunaan hand sanitazier tergolong rendah," ujar Bambang Istianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).

Karena hal itu, Bambang berharap pemerintah mempersiapkan instrumen kebijakan yang matang sebelum penerapan new normal digalakkan di banyak daerah.

"Konsep new normal bagi masyarakat masih baru dan di lapangan telah timbul pro kontra," ucapnya.

Disamping itu, persiapan instrumen kebijakan yang matang juga bertujuan untuk memaksimalkan tujuan utama pemerintah, yaitu menjadikan fase New Normal untuk membalikan roda perekokomian dalam negeri.

"Seperti diketahui segmen kehidupan masyarakat sangat beragam. Misalnya kegiatan di kantor, sekolah, mall, dan lain lain, tentunya terkait dengan program new normal harus dibuat skenario dan panduan sesuai dengan protokol kesehatan," sarannya.

Termasuk, lanjut Bambang, dengan mempersiapkan kebijakan teknis dimasing-masing bidang pekerjaan, dan harus didukung sesuai kajian akedemis agar dapat dipertanggungjawabkan secara scientifict.

"Selanjutnya, dilakukan simulasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar bisa menerima program new normal tanpa menimbulkan prasangka yang tidak perlu," ungkap Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) ini.

Dengan demikian, Bambang berharap pemerintah bisa mempersiapkan secara mumpuni seluruh elemen dan variabel yang mendukung keberhasilan new normal. Karena dia mengkhawatirkan target yang ingin dicapai, seperti kesehatan masyarakat terjamin dan ekonomi nasional bangkit kembali.

"Oleh karena itu, sejumlah elemen masyarakat mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan program new normal dipersiapkan dengan matang," tutur Bambang Istianto.

"Karena jangan sampai hanya mengejar target memperbaiki kondisi ekonomi, tapi saat ini belum memungkinkan diterapkan new normal. Jika dipaksakan akan kontra produktif," pungkasnya menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya