Walikota Kota Tangerang Arief R Wismansyah diminta menindak tegas jajarannya yang berani selewengkan anggaran bantuan virus corona baru (Covid-19).
Begitu yang dikatakan oleh Ahmad R Amin aktivis sosial yang tergabung dalam Kopi Politik Sindycate.
“Walikota harus berani copot jabatan jajarannya yang berani selewengkan bahkan membancak anggaran sosial terhadap korban Covid-19,†kata Ahmad R Amin dalam keterangannya, Kamis (29/5).
Salah satu indikasinya kata Ahmad Amin terjadi di kecamatan Cipondoh, khususnya di perumahan Cipondoh makmur.
“Warga Cipondoh Makmur ini Warga miskin baru terdampak Covid-19, Jangan dilihat dari rumahnya apalagi sebutan perumahan. Sepanjang masa Covid baru satu kali bantuan turun, itupun 100 kg beras untuk satu RW dengan kondisi beras penuh kutu,†kritik Ahmad R Amin.
Kota Tangerang, kata Ahmad R Amin, salah satu Kota yang paling berantakan salurkan bantuan Covid-19. Belum lagi soal kebijakan pungut zakat di lembaga kecil di lingkungan masyarakat seperti masjid dan musola.
“Ini kok terbalik, lembaga lembaga kecil seperti musola bahkan masjid yang perhatikan lingkungan Harusnya Yang menerima zakat dari pemda atau bazis kota, bukan justru Diminta RW kemudian disetor ke kelurahan yang kemudian diserahkan kepada siapa kita tidak tau. Toh warga di lingkungan sendiri sangat butuh apalagi ditengah musibah corona. Kebijakan aneh begini harus berani dilawan,“ katanya Prihatin.
Senada dengan itu, pengamat kebijakan publik dan politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) mengatakan, Pemkot Tangerang harus jeli dan menertibkan petugas penyaluran Bansos, apalagi Bansos didukung dengan anggaran yang lumayan besar.
“Masalah bansos ini memang masih menjadi polemik. Pemkot harus menertibkan bansos yang masih amburadul dan banyak tak tepat sasaran," ujar Adib.
Apalagi kata Adib, penanganan Bansos akibat Covid-19 banyak ditunjang dengan anggaran yang lumayan besar. Partisipasi warga juga pinta Adib, agar memantau penyaluran bantuan sosial Covid-19.
“Civil society harus ikut bergerak mengawasi, agar anggaran yang besar tak sia sia. KPK juga perlu tahu soal fakta seperti ini dilapangan. Aparat Jangan main main dengan anggaran rakyat," tambahnya.
