Ibarat Anak Sekolah Tak Naik Kelas, PSBB Jilid III Surabaya Dinilai Gagal

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid III yang diputuskan oleh Gubernur Jatim untuk Surabaya Raya dianggap gagal.

“Ini kan sama dengan anak sekolah yang tidak naik kelas, jadi harus mengulang lagi,” jelas Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (28/5).

Ia menerangkan, kegagalan pemerintah berkaca pada PSBB jilid I dan II lantaran tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan.

“Bisa jadi ini karena tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah. Karenanya pemerintah harus tegas, kalau perlu ada sanksi,” katanya.

Bahkan kemungkinan besar kegagalan sebelumnya itu karena pemerintah kota maupun provinsi tidak punya skema yang jelas dalam penanganan pandemik Covid-19 ini.

“Kalau masyarakat berontak, berarti tidak ada skema penanganan yang jelas,” terangnya.

Legislator asal Partai Gerindra ini juga mencermati jika Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 oleh Pemkot Surabaya sangat amburadul sehingga tidak berjalan maksimal.

“Tidak ada keputusan presiden yang mengharuskan semua OPD bergerombol buat wedhang pokak. OPD tetap menjalankan tugas masing-masing, terutama yang menangani persoalan ekonomi masyarakat,” urainya.

Politisi yang juga aktifis LSM ini menjelaskan, pentingnya skema agar ekonomi masyarakat tetap berjalan di tengah pandemik.

“Bagaimana perdagangan tetap berjalan, toko diperbolehkan buka, begitu pula warung PKL, dan pasar dengan protokoler kesehatan yang tepat,” paparnya.

Kebijakan itu juga berlaku untuk sektor industri, sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi nasional.

“Ibaratnya satu keluarga ada yang sakit apa kemudian seluruh anggota keluarga berhenti beraktifitas untuk menjaga yang sakit, kan tidak. Ada yang menjaga dan yang lain tetap beraktifitas memenuhi kebutuhan ekonomi,” pungkasnya.

Sebelumya pernyataan yang sama bila PSBB jilid III mubazir juga disuarakan Paguyuban Arek Suroboyo. Dengan menggelar aksi, mereka mendatangi Gedung DPRD Surabaya menyerukan agar PSBB jilid III dihentikan.

Mereka menganggap kematian masyarakat bukan karena virus corona tapi karena kelaparan.