Berita

Puluhan warga mendatangi Kantor Dinsos Kota Serang/RMOLBanten

Nusantara

Kecewa Distribusi Bansos, Puluhan Emak-emak Datangi Kantor Dinsos Kota Serang

JUMAT, 29 MEI 2020 | 17:03 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan warga di lingkungan Ciceri Jaya, Kelurahan Sumur Pecung beramai-ramai mendatangi Kantor Dinsos Kota Serang. Kedatangan sekitar 70 warga tersebut, dalam rangka menanyakan bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, maupun pemerintah pusat.

Sebelumnya, warga yang didominasi emak-emak ini sempat menggeruduk Kantor Kelurahan Sumur Pecung.

Salah satu warga Ciceri Jaya, Sukaesih mengatakan, di kampung tempat tinggal dirinya tidak ada yang mendapatkan bantuan terdampak Covid-19, baik sembako maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).


Padahal, lanjut Sukaesih, seluruh warga di Kampung Ciceri Jaya telah mengumpulkan KTP maupun KK. Namun hingga kini, bantuan tak kunjung datang.

"Kita geram, karena data diminta. Tapi bantuan tak datang," ungkap Sukaesih seusai aksi di depan kantor Dinsos Kota Serang, Jalan Raya Ciracas, Jumat (29/5).

Sementara itu, Sekretaris Lurah Sumur Pecung, Tuti Sumiyati mengaku, telah mengajukan data penerima bantuan terdampak Covid-19 kepada Dinsos Kota Serang.

Namun, sambungnya, pihak Kelurahan tampaknya kurang mengerti terkait proses pembagian siapa yang menerima bantuan atau siapa yang tidak.

"Kelurahan sudah mengumpulkan data warga dan dikirim ke Dinsos Kota. Kelurahan juga menerima data penerima sembako dari Dinsos Kota, dan tinggal menyalurkan sembako sesuai dengan data penerima," ujar Tuti saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLBanten.

Tuti juga menjelaskan, saat itu Kelurahan Sumur Pecung mengajukan 2.000 lebih warga terdampak Covid-19, melalui KK dan KTP. Tetapi, hanya 1.383 yang menerima bantuan terdampak Covid-19.

"Bantuan dari Kota sebanyak 45 KK, Provinsi 1.200 KK, dan Pusat 138 KK. Semua data penerima ditentukan oleh Dinsos dan Kemensos," jelasnya.

Terkait kisruh ini, Kadinsos Kota Serang, Poppy Nopriadi menegaskan, bahwasannya penerima bantuan terdampak Covid-19 selain dari Pemkot merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementrian, dan begitu juga Provinsi.

"Kita nggak bisa ikut campur kapan mereka penyaluran. Kalau mau tanya ke Dinsos Provinsi secara langsung. Biar tidak ada kesalahpahaman," demikian Poppy.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya