Tenaga Kesehatan RSUD Djasamen Saragih Ternyata Belum Dapat Insentif Pemerintah Sejak Maret

Tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di RSUD Djasamen Saragih, Kota Pematang Siantar, harus menelan kekecewaan. Pasalnya, insentif bagi mereka seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo sejak Maret lalu belum pernah mereka terima.

Salah satu persoalannya macetnya aliran dana insentif ini adalah regulasi pemerintah pusat yang menjadi payung hukum pemberian insentif tersebut baru terbit pada pertengahan Mei ini.

Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Pansus Covid-19 DPRD Sumut ke RSUD Djasamen Saragih di Kota Pematangsiantar, Kamis (28/5).

Dalam pertemuan tersebut, Direktur RSUD Djasamen Saragih mengungkapkan kepada tim Pansus Covid-19 DPRD Sumut bahwa regulasi pemerintah pusat baru terbit pertengahan bulan Mei ini. Padahal para tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19 sudah bekerja sejak Maret.

“Begitupun anggaran yang rencananya akan direalisasikan, dihitung berdasarkan jumlah bed/pasien yang ada. Bukan berdasarkan jumlah tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19. Misalkan untuk menangani 1 orang pasien covid-19, dibutuhkan lebih dari 1 orang tenaga kesehatan, mulai dari perawat, dokter, cleaning service, tenaga pengantar pasien, dll," ucap Direktur RSUD.

"Itu tidak dihitung sebagai realisasi anggaran insentif. Belum lagi, jika pasien tersebut memiliki penyakit lain yang membutuhkan penanganan dokter spesialis lainnya. Kami bingung dari mana anggaran untuk membayar insentif tersebut,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, yang ikut dalam rombongan Pansus Covid-19 DPRD menyampaikan, jika seperti ini keadaannya pemerintah sudah berlaku zalim kepada para tenaga kesehatan.

“Tenaga kesehatan ini kan sudah bekerja sejak bulan Maret yang lalu, mereka berhadapan langsung dengan pasien Covid-19, tentu risiko yang mereka hadapi sangat besar. Terbukti kan, saat ini banyak nakes yang terpapar Covid-19. Termasuk dua orang nakes di RSUD Djesemen Saragih ini. Jika insentifnya belum dibayarkan, ini merupakan kezaliman kepada para nakes tersebut,” terang Salman, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Salman juga mengungkapkan bahwa dirinya juga Pansus Covid-19 DPRD Sumut akan mencoba menindaklanjuti permasalahan ini dan akan membantu mengadvokasi lewat jalur DPRD.