Berita

Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution/Net

Nusantara

Tak Berlakukan PSBB Tapi Jalankan New Normal, YRKI: Walkot Medan Lucu!

KAMIS, 28 MEI 2020 | 21:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana pelaksanaan kondisi new normal oleh Pemkot Medan ditentang masyarakat sipil, salah satunya dari Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI).

dalam rangka mendukung Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, guna Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi ditentang masyarakat sipil yakni Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI).

"Pemkot Medan janganlah latah dulu soal new normal itu. Selesaikan dulu secara maksimal upaya-upaya pengendalian Covid-19 di kota Medan khususnya," kata Ketua YRKI, Amir Hamdani Nasution dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5).


Apalagi, kata Amir Nasution, posisi zona merah di Medan sudah semakin mengkhawatirkan. "Cuma Medan Belawan yang masih zona kuning menurut data per 27 Mei," ujar Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang ini.

Adapun landasan Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution yang hendak menerapkan new normal mengacu pada Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri guna mendukung keberlangsungan usaha di situasi pandemik.

Namun demikian, keputusan yang dituangkan dalam Perwal No. 11/2020 dinilai tidak relevan dan ngawur bila diterapkan di Medan.

"Materi muatan Kepmenkes tersebut pada subtansinya mengatur tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada saat pemberlakuan PSBB dan pasca PSBB, sementara kota Medan tidak menerapkan PSBB. Ini kan lucu," tutur Amir Nasution.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya