WALUPUN masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan, perdamaian di Afghanistan kini mulai nampak memberikan harapan.
Negosiasi dan kompromi di antara faksi-faksi politik sudah mulai menunjukkan hasil nyata, padahal selama ini mereka hanya menggunakan senjata sebagai cara berkomunikasi satu sama lain.
Presiden Ashraf Ghani memberikan kepercayaan kepada Abdullah Abdullah yang menjadi saingan utamanya pada pemilu presiden tahun lalu sebagai Ketua Dewan Rekonsiliasi Nasional, sebagai imbalan kesediaannya mengakui kemenangan Ghani sebagai petahana.
Selanjutnya Presiden Ashraf Ghani mengumumkan tidak kurang dari 1.000 tahanan Taliban sebagai imbalan atas kesediaan Taliban melakukan gencatan senjata, yang diikuti dengan pembebasan 300 anggota pasukan keamanan Afghanistan yang ditahannya.
Proses ini bisa berjalan tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah Qatar. Doha memfasilitasi pembukaan kantor Taliban di Doha yang menjadi ibukota Qatar sejak tahun 2013. Selanjutnya Qatar memediasi perundingan antara para petinggi Taliban dengan para juru runding yang diutus Amerika.
Di samping kepada Taliban, langkah berani Qatar juga dilakukan terhadap para pelarian politik dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin (IM) asal Mesir. Seorang ulama terkemuka pendukung IM Yusuf Qardhawi sudah bermukim di Doha sejak tahun 1961. Ia kemudian menekuni bidang pendidikan disamping kegiatan tulis-menulisnya yang bukunya kemudian diterjemahkan kedalam berbagai bahasa dan menjadi rujukan penting dunia Islam.
Tokoh penting Palestina yang menjadi tokoh politik nomor satu di Hammas bernama Halid Mishal sejak terusir dari Damaskus tahun 2012 juga ditampung di Doha. Mishal pernah diracun intelijen Israel Mossad saat bermukim di Yordania. Kini Mishal menjadi salah satu tokoh Palestina yang paling diburu Israel.
Dukungan politik dan finansial juga diberikan Doha terhadap berbagai kelompok politik pro-demokrasi di dunia Arab seperti di Tunisia, Libia, Sudan, dan sejumlah negara Arab di kawasan MENA.
Langkah berani Qatar seperti ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Sejumlah negara Arab otoritarian seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab yang bergerak ke arah berlawanan dengan agenda berbeda sangat tidak menyukai langkah Qatar.
Apalagi TV berita Aljazeera baik yang berbahasa Arab maupun Inggris milik Doha dianggap sering merugikan negara-negara ini. Sebagai contoh saat Arab Spring sebagai gelombang demokratisasi di dunia Arab, berbagai pemberitaan Aljazeera dianggap mengompori dan memprovokasi rakyat untuk bergerak.
Akibatnya sejumlah wartawan Aljazeera dilarang beroperasi di sejumlah negara Arab, bahkan ada yang dipenjarakan dengan berbagai tuduhan.
Qatar sebagai negara kecil di kawasan Teluk juga kerap menghadapi intimidasi politik, isolasi ekonomi, sampai ancaman militer dari sejumlah negara Arab besar dan kuat. Beruntung ada Turki yang secara politik maupun militer sangat kuat, selalu membela Qatar di saat-saat genting.
Tidak seperti kebanyakan negara Arab, Qatar memiliki visi yang jauh kedepan, bagaimana sebuah negara harus dikelola secara modern di era sain dan teknologi yang berkembang cepat. Dalam era seperti ini kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik maupun ekonomi menjadi sangat penting dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan semakin keras.
Adakah negara Arab lain menyusul langkah berani Qatar, atau malah semakin lama semakin banyak yang mengeroyoknya, sehingga Doha berhenti bergerak karena tidak kuasa menanggung beban. Semua ini tentu akan menentukan bagaimana wajah bangsa Arab dan dunia Islam ke depan.
Pengamat politik Islam dan demokrasi
