Berita

Ilustrasi alat rapid test/Net

Politik

PKB Minta Alat Rapid Test Buatan BPPT Segera Diaplikasikan Di Pesantren

RABU, 27 MEI 2020 | 19:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan pola hidup normal baru (new normal) di tengah pandemik Covid-19 yang direncanakan akan diberlakukan pemerintah mulai 1 Juni 2020 harus dipikirkan secara matang.

Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam mengingatkan, pemerintah tidak hanya memikirkan dampak pada ekonomi semata, melainkan juga harus memikirkan bidang pendidikan seperti pesantren.

“Selain ekonomi, pemerintah juga harus memikirkan pesantren, keselamatan santri, ustaz dan kiai harus diperhatikan. Pemerintah harus menyediakan alat rapid test dan alat kesehatan lainnya di pesantren,” kata Syaikhu lewat keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (27/5).


Menurut anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB ini, pesantren merupakan komunitas besar yang rentan terhadap penularan wabah Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah patut memberikan prioritas dalam pencegahan dan penanganan untuk menghadapi new normal.

“Saya rasa itu lebih bagus daripada menggunakan rapid test secara acak yang tidak jelas arah dan targetnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi adanya alat rapid test yang diciptakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pasalnya, alat rapid test itu mampu memberikan hasil cepat dalam waktu sekitar 15 menit.

“Kita sangat apresiatif dengan alat rapid test buatan BPPT yang akurasinya sampai 75 persen dengan hasil dapat diketahui hanya 15 menit,” ungkapnya.

PKB berharap pemerintah segera memproduksi masal alat rapid test tersebut. Hal itu dikarenakan lingkungan pesantren sangat membutuhkan alat kesehatan dalam menghadapi new normal, dan jangan sampai terjadi kluster baru.

“Tentu kita di Komisi VII yang bermitra dengan BPPT berharap alat ini segera diproduksi massal, utamanya untuk mendukung new normal,” tutupnya.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Wall Street Menguat Ditopang Kebangkitan Saham Teknologi

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:11

Pemerintah Pastikan Beras Nasional Pasok Kebutuhan Jamaah Haji 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:07

KPK Akan Panggil Lasarus dan Belasan Anggota Komisi V DPR Terkait Kasus Suap DJKA

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:49

Harga Emas Dunia Melejit, Investor Antisipasi Kebijakan The Fed 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:36

Menhaj Luncurkan Program Beras Haji Nusantara

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:18

Raja Charles Siap Dukung Penyelidikan Polisi soal Hubungan Andrew dan Epstein

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:15

Prabowo Paham Cara Menangani Kritik

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:09

Saham UniCredit Melejit, Bursa Eropa Rebound ke Level Tertinggi

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:00

Suara Sumbang Ormas

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:57

Dirut BPR Bank Salatiga Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:40

Selengkapnya