Berita

Acara halal bihalal di kampus IPDN/Net

Politik

DPR Minta Menteri Tito Karnavian Beri Teguran Keras Ke IPDN

RABU, 27 MEI 2020 | 12:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Acara halal bihalal di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang mendatangkan penyanyi dari luar ke dalam kampus membuat kecewa anggota DPR. Salah satunya angota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil.

Menurutnya, halal bihalal yang lebih mirip dengan pesta itu justru akan membuat wibawa negara meredup. Ini lantaran institut yang menjadi Kawah Candradimuka bagi aparatur sipil negara justru tidak mengindahkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didengungkan pemerintah.

“Ini lah orang-orang banyak yang bilang wibawa negara meredup. Kenapa? Kan itu muncul pertanyaannya, apakah sekelas orang IPDN itu tidak paham tidak mengerti, kenapa mereka bisa begitu,” ujar politisi PKS itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/5).


Politisi dari Aceh ini menegaskan, murid IPDN beserta para pengajar seharusnya mampu menahan diri untuk melakukan hal-hal tidak penting, apalagi sampai menimbulkan kontoversi di masyarakat.

“Seharusnya dalam situasi ini mereka harusnya prihatin, kok membawa biduanita untuk menghibur dan sebagainya, seharusnya dalam kondisi begini ditahan dulu, mau melakukan hal-hal seperti itu,” katanya.

“Ini yang menurut saya memang tidak memberikan panutan. Apalagi mereka adalah para pamong praja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nasir meminta agar Mendagri Tito Karnavian memberikan sanksi berat kepada IPDN atas terjadinya kelalaian tersebut. Minimal ada teguran keras agar tidak kembali terulang.

“Menurut saya harus diberikan teguran keras oleh Mendagri ya, bahkan penanggung jawab asrama, atau penanggung jawab petugas hari itu, harus diberi sanksi dengan mendagri,” tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya