Kabinet Indonesia pemerintahan jilid ke II Joko Widodo/Net
Seiring santernya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, sedianya terbuka kemungkinan sejumlah menteri bakal direshuffle.
Hal itu ditengarai dengan adanya rapor merah beberapa menteri yang kerap menuai kontroversi akibat kebijakan yang dikeluarkannya itu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, ada sejumlah menteri yang mendapat rapor merah lantaran acap kali inkonsisten dan tidak berjalan seirama dengan pemerintah.
Sebagai contoh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani pandemik virus corona baru (Covid-19), di mana antara Kementerian satu dengan yang lainnya kerap berbenturan sehingga menuai kontroversi di masyarakat.
"Menkes, Menhub, Menkumham, Tim ekonomi dan Mensos. Kebijakannya kontroversial, saling bertabrakan," kata Ujang Komarudin kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (26/5).
"Bukan hanya membingungkan rakyat. Tapi juga merugikan rakyat," imbuhnya menegaskan.
Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, di luar negeri jika ada menteri yang dianggap gagal langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Karenanya, di Indonesia pun bisa mencontoh hal tersebut.
"Kalau di luar negeri. Menteri- itu sudah mundur. Misalnya Menkes. Jika merasa gagal dalam menanggulangi Corona. Maka akan mundur. Di Indonesia tidak," pungkasnya.
Sekadar informasi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Presiden Joko Widodo segera mereshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini ditengarai akibat lambannya kinerja pemerintah terutama dalam percepatan penanganan pandemik Covid-19.
"Presiden perlu mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis," kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution.
