Presiden Jokowi saat tinjau mal di Bekasi persiapan pemberlakuan new normal/Repro
Gaya penanganan virus corona baru (Covid-19) yang dikerjakan pemerintah mendapat penilaian dari masyarakat, melalui survei yang digelar IndoBarometer bekerjasama dengan Puslitbangdiklat Radio Republik Indonesia (RRI).
Survei ini dilakukan dilakukan 12-18 Mei 2020 di 7 provinsi di Indonesia. Antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, dengan melibatkan 400 responden.
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota dan purposive sampling, dengan margin of error sebesar kurang lebih 4,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan dokumen hasil survei yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5), mayoritas masyarakat dengan presentase 53,8 persen tidak puas dengan penanganan pandemik virus corona (Covid-19) yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Terdapat lima alasan utama responden yang tidak puas. Pertama, sebanyak 17,3 persen responden menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten. Kedua, 10,7 persen menilai pemerintah lambat mendistribusikan Bansos.
Kemudian yang ketiga ada sebanyak 10,1 persen responden menilai data penerima Bansos tidak akurat. Keempat, 10,1 persen menilai penanganan lambat. Kemudian yang kelima 8,9 persen menilai kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda.
Untuk alasan lainnya 6,5 persen menilai aturan banyak dilanggar, 6 persen responden menilai pasien terinfeksi semakin banyak, 5 persen responden menilai pemerintah tidak tegas terhadap TKA, dan 5,4 persen menilai penerapan PSBB tidak serius.
Kemudian 4,8 persen responden juga tidak puas dengan pemerintah yang kurang perhatian terhadap rumah sakit rujukan Covid-19, 4,8 persen responden menilai kebijakan pemerintah simpang siur dan meresahkan masyarakat, serta 3 persen responden menilai bantuan pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
Bahkan, ada pula 3 persen responden yang menilai Ekonomi Indonesia terpuruk, dan 2,4 persen menilai banyak konflik tentang bantuan sosial, serta 1,8 persen responden menilai penanganan lebih cepat di daerah.
Sementara para responden yang puas berpegang pada alasan penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19,2 persen), mulai banyak yang sembuh (10,6 persen), kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen), dan terlihat kerja nyata (6 persen).
Dalam survei ini juga tercatat sebanyak 84,3 persen responden tidak puas terhadap penanganan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi.
Alasannya, PSBB dianggap mempersulit masyarakat untuk bekerja dan mendapat pekerjaan, kartu prakerja belum efektif, belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur, dan merasa sulit mendapat pekerjaan.
Kemudian 74,1 persen responden merasa tidak puas atas penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Lima alasan terbanyak yang disampaikan adalah kemiskinan semakin bertambah, korupsi dana bantuan, bantuan bagi masyarakat miskin lambat, jumlah bantuan sedikit, serta masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu.
