Berita

Mendikbud Nadiem Makarim/Ist

Politik

Berkilah Tahun Ajaran Baru Di Tangan Gugus Tugas, Nadiem Diminta Tegas Lindungi Siswa Dari Ancaman Covid-19

SELASA, 26 MEI 2020 | 15:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021 pada Juli mendatang.

Meski demikian, masih banyak kesimpangsiuran mengenai bagaimana cara pemerintah membuka kembali sekolah-sekolah di tengah pandemik Virus Corona baru (Covid-19).

Pemerintah sendiri telah mengedarkan dokumen panduan new normal, termasuk untuk area pendidikan (sekolah). Namun, Menteri Nadiem Makarim berkilah bahwa keputusan terkait pembukaan kembali sekolah merupakan ranah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.


“Saya tidak bisa memberikan statement apapun, (karena) keputusan itu dipusatkan di Gugus Tugas,” kata Nadiem saat rapat kerja virtual beberapa hari lalu.

Sikap yang ‘kurang jelas’ dari Kemdikbud itu sontak mengundang kritik dari berbagai kalangan. PGRI (Peratuan Guru Republik Indonesia), misalnya, menyatakan bahwa Nadiem seharusnya aktif meminta pendapat PGRI dan para ahli pendidikan.

Sebab, keputusan penting mengenai pembukaan sekolah harus pula mempertimbangkan analisa dari berbagai pemangku kepentingan.

Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Yogyakarta bahkan meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menetapkan tahun ajaran baru di tengah pandemi corona. Sebelum muncul keputusan Kemdikbud tentang permulaan tahun ajaran baru, PKBTS meminta Menteri Nadiem mengundurkan permulaan tahun ajaran baru pada Januari 2021.

“Kemdikbud hendaknya tidak menambah beban masyarakat terutama kelas menengah ke bawah yang sekarang kondisinya sedang terpuruk. Jika mereka masih dibebani dengan pencarian sekolah baru, tentu menambah stres dan menurunkan imunitas mereka,” ujar Ki Darmaningtyas, pengurus PKBTS.

Sosiolog pendidikan dari Universitas Trunojoyo Madura, Khoirul Rosadi, sepakat dengan berbagai suara kritis yang meminta Menteri Nadiem meninjau kembali pembukaan tahun ajaran baru.

Memang, sekolah-sekolah dapat memulai tahun ajaran baru dengan menggunakan metode pembelajaran daring. Namun, kebijakan Learning from Home (LfH) itu, selain dirasa kurang efektif, juga membebani keluarga.

“Berdasarkan pengalaman, ada banyak kendala dalam pembelajaran daring, baik dari sisi siswa, keluarga, para guru, juga kurikulum yang belum menyesuaikan dengan situasi pandemi. Selama kendala-kendala tersebut tidak dievaluasi secara transparan, pembelajaran daring hanya menambah beban orang tua murid yang sedang berjibaku melawan corona,” katanya.

Rosadi juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak melakukan pembukaan sekolah di saat kurva pandemik Covid-19 masih tinggi. Sebab, hal itu dapat berisiko meningkatkan persebaran virus corona di kalangan pelajar.

Menurutnya, argumen bahwa pembukaan sekolah ikut menggerakkan roda perekonomian, terlalu lemah jika dibandingkan dengan dampak penyebaran Covid-19 secara massal di sekolah-sekolah.

“Kita akan kesulitan menerapkan protokol-protokol new normal di sekolah. Secara psikologis, anak-anak usia sekolah, apalagi yang SD atau TK, memiliki dorongan untuk berbaur dengan teman-temannya. Interaksi antar siswa itu akan lebih sulit dikontrol,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta agar Nadiem tidak menumpangkan rencana pembukaan sekolah pada agenda reopening kegiatan ekonomi yang saat ini sedang dimulai oleh pemerintah. Kesehatan dan kenyamanan para siswa, kata Rosadi, harus menjadi pertimbangan yang utama.

Sebagai  Mendikbud, Nadiem diminta berposisi tegas sebagai pengayom murid, orang tua, dan para pendidik.

“Menteri Nadiem harus membuktikan bahwa ia mampu melindungi para siswa Indonesia di tengah menaiknya kurva pandemik. Ingat, semua mata keluarga Indonesia saat ini sedang tertuju padanya,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya