Berita

Nasib rumah isolasi khusus pasien Covid-19 di Pangandaran menjadi terlunta-lunta usai dibubarkan paksa oleh oknum anggota DPRD/Istimewa

Nusantara

Tanpa Alasan Jelas, Sebuah Rumah Isolasi Covid-19 Dibubarkan Anggota DPRD Secara Arogan

SENIN, 25 MEI 2020 | 15:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tak ada angin tak ada hujan, sebuah rumah isolasi khusus pasien Covid-19 di Kabupaten Pangandaran dibubarkan oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akibat tindakan tersebut, masyarakat pun kini bertanya-tanya maksud dari ulah sang legislator.

Pasalnya, hingga saat ini belum diketahui jelas alasan anggota (DPRD) Kabupaten Pangandaran itu membubarkan tempat isolasi khusus Covid-19 yang berad di Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak.

Kegaduhan pun terjadi, masyarakat mulai resah dan bertanya-tanya alasan pembubaran tempat isolasi khusus yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD secara sepihak.


Menurut Kepala Desa Kertaharja, Masluh, sebelum insiden pembubaran sepihak tersebut ada pemudik dari Jakarta yang meminta untuk melakukan isolasi secara mandiri. Namun, permintaan ini ditolak oleh pemerintah desa.

“Ada beberapa orang pemudik dari Jakarta, mereka datang sekitar seminggu yang lalu. Nah salah seorang dari mereka bersikukuh untuk melakukan isolasi mandiri,” ungkap Masluh, Senin (25/5), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Setelah dilakukan perundingan dengan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di Desa, kata Masluh, diputuskan pemudik tersebut tetap melakukan isolasi khusus di tempat yang sudah disediakan, supaya tidak timbul kecemburuan dari yang lain.

“Hasil keputusan kami sudah bulat. Lah kok tiba-tiba salah seorang anggota Dewan datang ke tempat isolasi dan membubarkannya secara arogan pas malam takbiran. Ya hasilnya sampai hari ini isolasi masih terlunta-lunta,” pungkasnya.

Hingga saat ini, anggota Dewan bersangkutan, belum bisa diajak bicara karena sedang melayat rekannya yang meninggal dunia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya