Berita

Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Jokowi/Net

Politik

Ada Usulan Kocok Ulang Kabinet, Pengamat: Tepat, Jika Untuk Bangkitkan Kepercayaan Publik

SABTU, 23 MEI 2020 | 18:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan kocok ulang kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai mencuat, usai penanganan virus corona baru atau Covid-19 dinilai efektif.

Usulan tersebut datang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Namun belakangan, usulan PSI ini dimentahkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pengusung utama Jokowi.

Akan tetapi lain halnya pendapat dari Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research Centre (SMRC) Sirojudin Abbas.


Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Jokowi merombak jajaran kabinet Indonesia Maju.

"Jika Presiden memiliki agenda prioritas tertentu yang butuhkan orang khusus, misalnya untuk membangkitkan kepercayaan publik di sektor ekonomi, Waktunya sekarang tepat," ujar Sirojudin Abbas saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/5).

Lebih lanjut, Pengamat Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial ini menilai, Kepala Negara telah memiliki bahan pertimbangan yang cukup untul mereshufle kabinetnya.

"Menurut saya, Presiden sudah memiliki catatan evaluasi atas kepemimpinan dan kecakapan teknis tiap menterinya. Kemampuan para menteri ini diuji terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang," tuturnya.

"Sejauh mana seorang menteri bisa membantu presiden memetakan masalah, mengantisipasi dampak, merancang kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah, memimpin tim birokrasi serta mengeksekusi program-program secara efektif," sambungnya.

Atas dasar itu, Sirojudin berpendapat bahwa Jokowi sudah sudah tau di sektor apa saja yang perlu perbaikan dan penguatan. Sehingga, proses reshufle sudah bisa dimulai meski dalam kondisi pandemik Covid-19 ini.

"Kementerian apa saja yang sudah memerlukan pergantian pemimpin. Karena dalam hal ekonomi warga tengah mengalami keresahan dan pesimisme," ucapnya.

"Pemilihan orang yang bisa membantu menaikkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah adalah bagian penting dari program pemulihan dan kebangkitan ekonomi itu sendiri," demikian Sirojudin Abbas.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Pesan Ketum Muhammadiyah: Fokus Tangani Bencana, Jangan Politis!

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:13

Amanat Presiden Prabowo di Upacara Hari Bela Negara

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:12

Waspada Banjir Susulan, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:05

Audit Lingkungan Mendesak Usai Bencana di Tiga Provinsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:04

IHSG Menguat, Rupiah Dibuka ke Rp16.714 Pagi Ini

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:59

TikTok Akhirnya Menyerah Jual Aset ke Amerika Serikat

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:48

KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Kepala Kejari HSU

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:28

Bursa Asia Menguat saat Perhatian Investor Tertuju pada BOJ

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:19

OTT Kalsel: Kajari HSU dan Kasi Intel Digiring ke Gedung KPK

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:05

Mentan Amran: Stok Pangan Melimpah, Tak Ada Alasan Harga Melangit!

Jumat, 19 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya