Berita

Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Jokowi/Net

Politik

Ada Usulan Kocok Ulang Kabinet, Pengamat: Tepat, Jika Untuk Bangkitkan Kepercayaan Publik

SABTU, 23 MEI 2020 | 18:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan kocok ulang kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai mencuat, usai penanganan virus corona baru atau Covid-19 dinilai efektif.

Usulan tersebut datang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Namun belakangan, usulan PSI ini dimentahkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pengusung utama Jokowi.

Akan tetapi lain halnya pendapat dari Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research Centre (SMRC) Sirojudin Abbas.


Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Jokowi merombak jajaran kabinet Indonesia Maju.

"Jika Presiden memiliki agenda prioritas tertentu yang butuhkan orang khusus, misalnya untuk membangkitkan kepercayaan publik di sektor ekonomi, Waktunya sekarang tepat," ujar Sirojudin Abbas saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/5).

Lebih lanjut, Pengamat Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial ini menilai, Kepala Negara telah memiliki bahan pertimbangan yang cukup untul mereshufle kabinetnya.

"Menurut saya, Presiden sudah memiliki catatan evaluasi atas kepemimpinan dan kecakapan teknis tiap menterinya. Kemampuan para menteri ini diuji terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang," tuturnya.

"Sejauh mana seorang menteri bisa membantu presiden memetakan masalah, mengantisipasi dampak, merancang kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah, memimpin tim birokrasi serta mengeksekusi program-program secara efektif," sambungnya.

Atas dasar itu, Sirojudin berpendapat bahwa Jokowi sudah sudah tau di sektor apa saja yang perlu perbaikan dan penguatan. Sehingga, proses reshufle sudah bisa dimulai meski dalam kondisi pandemik Covid-19 ini.

"Kementerian apa saja yang sudah memerlukan pergantian pemimpin. Karena dalam hal ekonomi warga tengah mengalami keresahan dan pesimisme," ucapnya.

"Pemilihan orang yang bisa membantu menaikkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah adalah bagian penting dari program pemulihan dan kebangkitan ekonomi itu sendiri," demikian Sirojudin Abbas.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya