Ketua PBNU Bidang Ekonomi Umarsyah/RMOL
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah membantah jika kebijakan pemerintah berubah-ubah dalam menangani pandemik virus corona baru (Covid-19).
Saat melakukan video conference bersama sembilan Rektor Rabu (20/5), Luhut menjelaskan bahwa pemerintah menyesuaikan perkembangan dinamika yang terjadi.
Luhut bahkan meminta para Rektor untuk membantu mensosialisasikan kepada mahasiswa dan diteruskan ke masyarakat terkait gagasan berdamai dengan Covid-19.
“Berdamai itu maksudnya adalah tetap patuh terhadap protokol kesehatan, pola hidup masyarakat pun harus banyak berubah, harus berpola hidup lebih bersih dan lebih sehat,†katanya.
Pernyataan Luhut pun direspons Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang ekonomi, Umarsyah.
Ia mengaku heran dengan banyaknya pihak dari pemerintah yang bicara soal penanganan Covid-19. Akibatnya silang pendapat pernyataan antar pejabat pemerintahan Jokowi itu justru menimbulkan kegaduhan.
Menurut Umarsyah, di tengah kasus terjangkit Covid-19 yang terus meningkat tajam, sebaiknya tidak perlu banyak pejabat pemerintah yang angkat bicara terkait Virus mematikan asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu.
Umar melihat, banyaknya pejabat yang menyampaikan pandangannya justru membuat apa yang menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo semakin rancu dan membingungkan masyarakat.
"Banyak pihak dari birokrasi angkat bicara semakin menimbulkan miss persepsi. Para pejabat yang muncul ke permukaan mau sosialisasi, kenyataannya malah berbicara berdasarkan persepsi masing-masing. Ketika mencoba menjelaskan apa yang disampaikan presiden malah menjadi rancu. Akhirnya banyak pernyataan Jokowi jadi objek bully," demikian kata Umarsyah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (21/5).
Umarsyah kemudian menyontohkan peran Luhut terkait Covid-19 malah terkesan mengalahkan Presiden Jokowi. Faktanya, pernayataan dan respons Luhut kerap menimbulkan bias dan memunculkan kegaduhan.
"Pejabat sekelas Luhut mencoba tampil terus mengalahkan presidennya. Kenyataan apa yang disampaikan bias, pernyataan ketika bicara sosialisasi kebijakan itu tidak tepat. Saat seperti ini kok malah minta Rektor sosialisasi, padahal akademisi khususnya para rektor saat ini ada di menara gading. Kalau pemerintah menurunkan sosok menaragading itu aneh di masyarakat," demikian kata Pria kelahiran Kota Metro Lampung ini.
"Dalam penanganan Covid-19 harusnya pembagian kerja jelas, siapa yang bekerja di sektor hulu, hilir dan siapa yang jadi speaker pemerintah sehingga tidak terjadi bias komunikasi," tambahnya.
Di masa pandemik seperti saat ini, sangatlah wajar apabila pemerintah melakukan penyesuaian mekanisme. Meski demikian, tambah Umar, harus dipahami oleh pemerintahan Jokowi bahwa Covid-19 bukan hanya masalah medis. Perlu keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
"Pemerintah tidak perlu berlomba-lomba tampil sebagai tukang sosialisasi, tukang publish. Konsep-konsep langkah pemerintah harus diperjelas supaya tidak membingungkan, Peningkatan partisipasi masyarakat juga perlu. Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri dan mengabaikan elemen masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan," demikian kata Umarsyah.
